PARIMO, theopini.id — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar memperbaiki pengelolaan dan pelaporan keuangan negara, khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), guna mendukung capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) daerah.
“Berdasarkan hasil evaluasi kita, masih ada beberapa sekolah yang mengalami silpa Dana BOS 2025,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti, saat memberikan arahan pada kegiatan Pendampingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan dan Sosialisasi Juknis BOS di Parigi, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menjelaskan, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) meski tercatat dalam laporan, tetap menjadi catatan dalam penilaian pengelolaan keuangan.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat dinilai sebagai ketidakmampuan satuan pendidikan dalam mengelola anggaran negara secara optimal.
Sunarti menegaskan, pengelolaan Dana BOS oleh sekolah turut berkontribusi terhadap capaian predikat WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
“Ini termasuk dalam penilaian WTP, karena kontribusi Disdik salah satunya dilihat dari pengelolaan Dana BOS oleh satuan pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, apabila ke depan terdapat penurunan kualitas penilaian WTP daerah akibat pengelolaan Dana BOS yang kurang baik, maka hal tersebut akan berdampak pada evaluasi kinerja Dinas Pendidikan maupun sekolah-sekolah terkait.
Karena itu, ia meminta seluruh satuan pendidikan lebih tertib dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ), tepat waktu dalam pelaporan, serta memastikan tidak terjadi silpa anggaran.
“Saya berharap ke depan tidak ada lagi silpa, apalagi pada anggarannya. Tentu bisa dianggap sekolah tersebut tidak membutuhkan bantuan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
