PARIMO, theopini.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase meninjau langsung pemeliharaan pohon pelindung yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di sejumlah titik di Kota Parigi, Rabu, 15 April 2025.
Peninjauan dipusatkan di Kelurahan Kampal, dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran A. Tiangso, Kepala DLH Mariam Tagunu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Rivai, serta Plt Kepala Dinas PUPRP Adrudin Nur.
“Saya tadi berkeliling di dalam Kota Parigi, masih banyak pohon pelindung yang harus segera dipangkas,” ujar Erwin Burase.
Ia mengungkapkan, sebagian besar pohon pelindung saat ini telah berusia lebih dari 20 tahun dan ditanam sejak awal pemerintahan Kabupaten Parimo.
Kondisi tersebut, dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Olehnya itu, ia meminta DLH Parimo segera melakukan pemangkasan, penebangan pohon yang sudah mati, serta menggantinya dengan jenis yang lebih aman.
“Ada beberapa jenis pohon yang sudah kita pertimbangkan, salah satunya terminalia mantaly atau ketapang kencana, karena cukup rindang dan akarnya tidak merusak. Tapi kami juga membuka ruang usulan untuk menentukan jenis terbaik. Yang jelas, untuk jenis trembesi akan diganti,” jelasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, kata dia, terdapat sejumlah kendala dalam pemeliharaan pohon pelindung, di antaranya keterbatasan tenaga kerja.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah berencana melakukan penataan ulang pegawai dengan memindahkan sejumlah PPPK dari beberapa OPD ke DLH Parimo.
Selain itu, keterbatasan sarana juga menjadi hambatan. Saat ini, DLH Parimo hanya memiliki satu unit mobil crane dengan kapasitas yang dinilai tidak lagi memadai.
Karena itu, Bupati Erwin meminta Sekda Parimo mengalihkan anggaran yang belum prioritas untuk pengadaan armada tersebut.
“Termasuk salah satunya, rencana rehabilitasi ruang kerja bupati bisa dialihkan untuk pengadaan mobil crane. Mungkin juga dari efisiensi perjalanan dinas agar kebutuhan ini segera terpenuhi. Karena bukan hanya di wilayah kota, pemeliharaan pohon juga dibutuhkan di seluruh wilayah,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat, untuk berperan aktif melaporkan kondisi pohon pelindung yang berpotensi membahayakan kepada DLH Parimo agar segera ditangani.
Selain itu, pemerintah daerah akan menyiapkan layanan hotline pengaduan masyarakat, tidak hanya terkait pohon pelindung, tetapi juga persoalan lainnya.
“Untuk pemeliharaan ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, namun mereka masih menggunakan mobil crane milik pemerintah daerah,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
