BANGGAI, theopini.id – Pengendalian inflasi di Sulawesi Tengah memasuki tantangan yang semakin dinamis. Fluktuasi harga pangan, gangguan iklim hingga distribusi antardaerah mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat kemampuan membaca data dan menyusun kebijakan yang lebih cepat dan tepat.
Hal itu, mengemuka dalam Capacity Building Penguatan Kapasitas TPID Triwulan III 2026 yang digelar Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Luwuk Selatan, Kamis, 20 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut, dihadiri Bupati Banggai H. Amirudin Tamoreka, MM., AIFO, Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Fathurachman, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat kondisi inflasi daerah pada Juli 2026 masih relatif terkendali. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, inflasi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 0,02 persen secara bulanan (mtm) dan 2,86 persen secara tahunan (yoy).
Angka tersebut, masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen (yoy). Meski secara umum terkendali, perkembangan inflasi secara spasial masih menunjukkan perbedaan antardaerah.
Kabupaten Banggai tercatat mengalami inflasi sebesar 0,78 persen (mtm) dan 5,39 persen (yoy), sementara Tolitoli mengalami deflasi sebesar 1,57 persen (mtm). Adapun Kota Palu mencatat inflasi 0,16 persen (mtm) dan Kabupaten Morowali sebesar 0,30 persen (mtm).
Data tersebut, menjadi salah satu perhatian dalam penguatan kapasitas TPID, terutama untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membaca perkembangan harga, mengidentifikasi risiko inflasi, menyusun langkah kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas program pengendalian inflasi.
Bank Indonesia juga menekankan, pentingnya penguatan sinergi dan konsistensi seluruh anggota TPID. Dinamika harga yang terus berkembang membutuhkan kemampuan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk merespons tekanan inflasi sekaligus memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Bupati Banggai H. Amirudin mengatakan, pengendalian inflasi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi bukan hanya persoalan angka statistik. Inflasi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika harga bahan pangan meningkat, ketika biaya transportasi mengalami kenaikan, atau ketika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, maka masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai penguatan data dan koordinasi antarlembaga menjadi kebutuhan penting memasuki Triwulan III 2026. Fluktuasi harga pangan, perubahan kondisi iklim serta gangguan jalur distribusi regional dinilai dapat memengaruhi stabilitas harga di daerah.
“Untuk itu kita harus memperkuat strategi melalui kerangka kerja 4K: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Kemampuan forecasting dan sinkronisasi data harga pangan secara real-time juga harus terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Bupati Amirudin juga mendorong optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD), sekaligus memperkuat keterlibatan BUMD dan pelaku usaha lokal dalam menjaga kesinambungan rantai pasok.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
“Sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta instansi terkait adalah fondasi utama agar sasaran target inflasi daerah pada tahun 2026 dapat tercapai dengan baik,” katanya.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, diikuti TPID Provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Materi yang diberikan mencakup GPIPS, evaluasi kinerja TPID Semester I 2026, outlook nasional Semester II 2026, hingga penguatan metodologi data bersama BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui capacity building tersebut, TPID diharapkan mampu menghasilkan langkah pengendalian inflasi yang lebih konkret, berbasis data, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah di Sulawesi Tengah.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Helmi Liana
