PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah meminta penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus mampu menjadi pedoman pembangunan yang realistis dan berbasis kebutuhan pasar.
“Dokumen ini tidak sekadar naskah perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman nyata yang menetapkan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta sumber pembiayaan secara jelas dan realistis,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Parimo, Adrudin Nur membacakan sambutan Bupati, pada Focus Group Discussion (FGD) Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Auditorium Kantor Bupati Parimo, Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurutnya, pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh, mulai dari produksi, infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, pengolahan hasil, pembiayaan, distribusi hingga akses pasar.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil.
Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti akses menuju sentra produksi, infrastruktur, pascapanen, kelembagaan, pembiayaan, hingga jaminan kualitas dan pemasaran produk.
Karena itu, penyusunan dokumen rencana teknis diharapkan dapat memetakan potensi sekaligus menjawab kebutuhan pengembangan kawasan berdasarkan kondisi di lapangan.
Adrudin meminta rencana yang disusun tidak hanya berorientasi pada potensi komoditas, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pembeli, standar mutu, kontinuitas pasokan, harga, logistik, serta kesiapan pasar dalam menyerap hasil produksi.
“Setiap rencana harus disusun secara spesifik, terukur, dan berbasis pasar, sehingga pengembangan komoditas di kawasan tidak hanya menghasilkan produksi, tetapi juga memiliki kepastian penyerapan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat.
FGD tersebut, menjadi bagian dari proses pengumpulan dan verifikasi data melalui observasi lapangan, wawancara serta konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Kegiatan ini, diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, serta didukung Pemda Parimo.
Pemda Parimo berharap dokumen akhir nantinya bersifat operasional dan dapat langsung ditindaklanjuti, dilengkapi matriks program, indikasi pendanaan, basis data, serta peta tematik.
Dengan demikian, hasil penyusunan rencana teknis tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya agar potensi ekonomi yang ada dapat dikelola secara berkelanjutan dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Galvin
