PARIMO, theopini.id — Persoalan kekeringan dan perubahan musim menjadi salah satu masalah utama yang ditemukan dalam pemetaan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Kondisi tersebut, berdampak terhadap sejumlah komoditas pertanian dan perikanan, mulai dari padi, kakao, kelapa hingga usaha tambak masyarakat.
“Trennya per lima tahun sampai enam tahun itu ada kemarau yang keras seperti ini. Enam sampai tujuh bulan sama sekali tidak ada hujan,” ungkap Mawardi A. Assa, pemateri dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parimo, Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurutnya, persoalan musim menjadi salah satu temuan dalam identifikasi yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif di sejumlah lokasi kawasan.
Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan, kebutuhan masyarakat serta alternatif solusi sebagai bahan penyusunan rencana program kawasan.
Selain air dan musim, persoalan yang ditemukan mencakup akses dan infrastruktur, produksi, organisme pengganggu tanaman, teknologi dan pendampingan, pascapanen dan gudang, kelembagaan, pasar hingga pembiayaan.
“Jadi hampir semua sisi masih mengalami sisi lemah yang harus kita eksekusi dengan program ini,” katanya.
Khusus persoalan kekeringan, dampaknya mulai terlihat pada sejumlah komoditas yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Pada tanaman padi, misalnya, tim menemukan sejumlah lahan mengalami kekeringan hingga tanaman mati. Sebagian petani bahkan mulai mencari alternatif dengan menanam jagung.
“Kemarin sudah kita beberapa dokumentasikan beberapa lahan yang padinya gagal, kering itu, mati, dan sebagian sudah kasih alternatif untuk menanam jagung,” ujarnya.
Kondisi serupa terjadi pada tanaman kakao. Tanaman yang masih berusia muda disebut relatif tidak tahan terhadap kondisi kering berkepanjangan.
“Di kakao, ya kematian juga. Rata-rata tanaman yang umurnya baru dua-tiga tahun itu tidak tahan dengan kondisi kering ini. Jadi banyak yang mati,” katanya.
Sementara pada sektor tambak, perubahan kondisi air akibat musim turut menjadi perhatian. Kondisi pasang surut disebut memengaruhi kualitas air di tambak masyarakat.
Ketika cuaca ekstrem dan hujan tidak turun dalam waktu panjang, perubahan pasang pada waktu tertentu dapat memengaruhi masuknya air ke tambak dan berdampak terhadap kualitas air budidaya.
Selain persoalan musim, hasil pemetaan juga menemukan kendala pada sarana produksi, seperti pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, pakan serta obat-obatan.
Untuk pupuk, persoalannya berbeda pada setiap sektor. Di perkebunan kakao dan tanaman pangan, pupuk disebut tidak terlalu menjadi persoalan. Namun, kondisi berbeda ditemukan pada usaha tambak.
“Yang jadi persoalan itu kalau pupuknya sudah masuk di pertambakan. Karena orang tambak tidak disubsidi,” katanya.
Persoalan lain ditemukan pada ketersediaan dan kualitas benih tambak. Benih produksi lokal dinilai petambak masih kurang berkualitas sehingga sebagian harus didatangkan dari luar kabupaten.
Begitu pula dengan pakan udang yang masih menghadapi persoalan kualitas.
Sementara untuk pakan unggas, ketersediaannya dinilai sangat terbatas dengan harga yang tinggi. Kondisi tersebut bahkan disebut membuat sebagian masyarakat yang mencoba mengembangkan usaha ayam petelur memilih berhenti.
“Untuk pakan unggas, sangat-sangat terbatas. Sampai-sampai orang yang mencoba pelihara ayam layer petelur itu kebanyakan mundur karena pakan ini, karena pakan yang mahal,” ujarnya.
Rencana Program hingga 2030
Hasil identifikasi tersebut akan menjadi bagian dari proses penyusunan rencana teknis kawasan.
Penyusunan program dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Tim ahli berperan sebagai fasilitator, sementara gagasan dan alternatif solusi diharapkan berasal dari masyarakat serta pemangku kepentingan di kawasan.
“Jadi kami selaku tim ahli betul-betul hanya sebagai fasilitator. Fasilitator, merapikan, membuat lebih sistematis. Tapi semua ide, semua masukan alternatif solusi itu sangat diharapkan dari teman-teman di kabupaten sendiri, di kawasan,” jelasnya.
Program yang disusun nantinya diarahkan untuk menentukan prioritas kegiatan pada 2028, 2029 dan 2030.
Hingga 2030, pelaksanaan program akan lebih banyak diarahkan pada kegiatan realisasi fisik, dengan tetap mempertahankan program pendampingan dan pembinaan.
“Kalau mungkin kita nilai secara kasar mungkin alokasinya itu akan 70-30. Jadi tetap ada pendampingan, tetap ada upaya pembinaan, program-program pembinaan dan pendampingan akan kita programkan,” katanya.
Ia berharap perencanaan tersebut tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga diterjemahkan menjadi kegiatan fisik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat kawasan.
“Kita sebenarnya berusaha, berupaya, Pak. Ini saran kami juga supaya ada betul-betul fisik yang kita bisa syukuri bersama-sama,” ujarnya.
Dalam proses penyusunan program tersebut, kebutuhan kementerian juga mengharuskan adanya dokumen induk, rencana teknis dan studi kelayakan (FS) sebagai bagian dari perencanaan.
Berdasarkan pembahasan di kementerian, pada tahun berikutnya direncanakan terdapat 14 studi kelayakan (FS) untuk wilayah Indonesia Timur serta sekitar 12 rencana teknis baru.
FGD Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parimo menjadi salah satu tahapan untuk merumuskan persoalan, kebutuhan dan prioritas pembangunan kawasan berdasarkan kondisi serta masukan masyarakat di lapangan.
Baca berita lainnya di Google News
