PARIMO, theopini.id – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Penertiban Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mulai menelusuri distribusi solar, menyusul keluhan petani dan nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Langkah tersebut, diawali dengan sosialisasi di SPBU Kampal, Kecamatan Parigi, Rabu, 7 Oktober 2026, sebelum Satgas melakukan penertiban dan penindakan terhadap distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
“Hari ini, kami melaksanakan kegiatan ini dalam rangka menyosialisasikan Satgas yang telah dibentuk berdasarkan SK Bupati Parimo Nomor: 500.2.1/196/Bag.Perekonomian,” ungkap Ketua Satgas Pengendalian dan Penertiban BBM Kabupaten Parimo, Ismet Ismail, saat sosialisasi.
Ia mengatakan, pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
Menurutnya, sebelum penertiban dilakukan, Satgas terlebih dahulu menempuh langkah persuasif dengan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi.
“Kami melakukan langkah persuasif dulu. Yang akan turun dalam penertiban dan penindakan nantinya melibatkan seluruh pihak, baik dinas teknis, Satpol PP, TNI dan Polri,” ujarnya.
Sementara itu, Pabung TNI 1306/Kota Palu Wilayah Kabupaten Parimo, Mayor Inf. Iko Power, mengatakan penelusuran perlu dilakukan terhadap seluruh alur distribusi BBM untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, Satgas tidak hanya akan memeriksa proses penyaluran BBM di SPBU, tetapi juga menelusuri proses penerbitan barcode yang menjadi salah satu syarat bagi nelayan dan petani untuk memperoleh BBM bersubsidi.
“Bukan hanya SPBU. Kita juga akan datangi Dinas TPHP dan Dinas Perikanan dan Kelautan Parimo. Mungkin terjadi penyelewengan, makanya perlu ditelusuri,” kata Iko Power.
Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar Satgas dapat mengetahui titik persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi, mulai dari proses penerbitan barcode hingga penyalurannya kepada masyarakat.
Selain distribusi BBM, Satgas juga menyoroti antrean kendaraan di SPBU Kampal yang dinilai mengganggu keamanan dan kelancaran pengguna jalan.
Iko Power berharap pelaksanaan tugas Satgas dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan reaksi negatif dari pihak-pihak tertentu.
“Mari kita bersama-sama mengambil solusi yang tepat dan terbaik. Terutama juga untuk antrean kendaraan di SPBU Kampal yang mengganggu keamanan pengguna jalan,” ujarnya.
Menanggapi langkah tersebut, Kepala Cabang SPBU Kampal, Mohamad Rifai, menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Parimo dalam menindaklanjuti persoalan distribusi BBM bersubsidi melalui pembentukan Satgas.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM perlu melibatkan seluruh pihak agar dapat ditemukan solusi yang tepat.
Rifai mengatakan, SPBU Kampal selama ini telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
“Setiap transaksi yang terjadi di SPBU Kampal itu tercatat di Pertamina Patra Niaga. Artinya, jika kami tidak melaksanakan sesuai SOP, akan ada temuan. Makanya, kami tetap menjaga itu,” jelasnya.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kabag Ops Polres Parimo Kompol Sugiarto, Kapolsek Parigi Iptu Jusman, perwakilan Kejaksaan Negeri Parigi Mohammad Ilmi Yudisium, Camat Parigi Susanti, dan Pengawas SPBU Kampal Aswat.
Baca berita lainnya di Google News
