PALU, theopini.id — Presiden Prabowo Subianto berencana mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten.
Tambahan anggaran tersebut, merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara yang hasil penghematannya akan dikembalikan untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut didukung upaya pemerintah merasionalisasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten.
Menurutnya, pola pengadaan yang berjalan sendiri-sendiri menyebabkan barang dengan jenis dan spesifikasi sama dibeli dengan harga berbeda. Kondisi tersebut, dinilai membuka peluang terjadinya pemborosan anggaran.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan sekitar 30 persen berpotensi hilang akibat penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Selain menambah anggaran pemerintah daerah, Presiden menyebut hasil efisiensi juga memungkinkan pemerintah memperluas program pembangunan, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan.
Ia mencontohkan, anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini dapat ditingkatkan jangkauannya menjadi 88.000 sekolah.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
