PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjajaki peluang digitalisasi pemungutan retribusi parkir melalui sistem pembayaran elektronik. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital di daerah.
“Pihak BRI menawarkan kerja sama karena mereka sementara berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Palu terkait penerapan sistem pembayaran retribusi parkir. Pihak vendor juga sudah berkomunikasi dengan saya,” ungkap Bupati Parimo, H. Erwin Burase, di Parigi, Kamis, 12 November 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan penawaran vendor, pengelolaan parkir nantinya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Sistem pemungutan yang selama ini dilakukan Dinas Perhubungan menggunakan karcis akan beralih ke pembayaran dengan kartu elektronik.
Dalam skema tersebut, masyarakat menggunakan kartu elektronik, seperti Brizzi dari BRI, untuk membayar parkir. Berdasarkan penjelasan vendor, biaya yang dikenakan sebesar Rp300 untuk setiap transaksi.
Vendor juga memperhitungkan investasi dan keuntungan mereka, serta menawarkan potensi kontribusi kepada pemerintah daerah sekitar Rp6 miliar.
Angka tersebut, lebih tinggi dibandingkan penerimaan parkir yang sebelumnya dikelola Dinas Perhubungan, yakni sekitar Rp1,5 miliar.
Meski demikian, Erwin menilai penerapan sistem tersebut perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian mekanisme pembayaran dengan ketentuan tarif parkir yang berlaku.
“Persoalannya, retribusi parkir sudah memiliki tarif sesuai peraturan bupati. Misalnya, tarif parkir sepeda motor sebesar Rp2.000. Bagaimana nanti mengomunikasikan hal tersebut? Apakah tarif yang sudah diatur dalam peraturan bupati tidak berlaku lagi jika menggunakan sistem tersebut?” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan penjelasan vendor, biaya transaksi Rp300 diperhitungkan berdasarkan frekuensi kendaraan parkir dalam sehari.
Dengan demikian, lanjutnya, akumulasi biaya dari beberapa kali transaksi dapat berbeda dari tarif satu kali parkir.
“Karena itu, rencana ini masih perlu dibahas lebih lanjut, terutama menyangkut pola kerja sama, mekanisme pemungutan, serta pembagian penerimaan antara pihak pengelola dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Baca berita lainnya di Google News
