PALU, theopini.id — Sebanyak 18 keluarga terdampak konflik agraria di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kota Palu, akan mendapatkan rumah permanen dan lahan relokasi setelah tercapainya kesepakatan antara masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan pihak perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, usai penandatanganan berita acara kesepakatan di Kantor Gubernur, Senin, 9 November 2026.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36, termasuk menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya (LPN) dan PT Intim Abadi Persada menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Lahan tersebut, harus berstatus clear and clean agar tidak menyisakan persoalan atau sengketa dengan pihak lain.
Pengukuran dan pemetaan dilakukan BPN Kota Palu. Perusahaan bertanggung jawab memasang batas bidang tanah dan menerbitkan peta bidang paling lambat 10 November 2026.
Pemindahan warga dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Februari hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga akan memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.
Anwar Hafid mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat meskipun berasal dari kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Palu membantu penyediaan fasilitas pendukung, seperti jalan lingkungan dan drainase, sehingga penataan kawasan relokasi menjadi tanggung jawab bersama.
Kesepakatan tersebut, ditandatangani perwakilan masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT LPN. Proses penyelesaian turut difasilitasi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande, serta unsur pemerintah dan pihak terkait.
Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah membangun komunikasi hingga kesepakatan tercapai.
“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak konsisten menjalankan setiap butir kesepakatan agar penyelesaian konflik agraria di LIK Tondo tidak berhenti pada penandatanganan.
“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
