PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian harga Bahan Pokok (Bapok) jelang bulan Suci Ramadhan, Selasa, 15 Februari 2023.
Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir Lewis diikuti Forkopimda Kabag Ops Polres, Perwira Penghubung (Pabung) TNI 1306/Palu, dan Sejumlah OPD tekhnis, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, Badan Inspektorat, Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan dan Bagian Ekonomi Setda Parimo.
Baca Juga : Awal 2023, Mandag: Harga Bapok Terpantau Stabil dan Stok Aman
Berdasarkan hasil rapat, Pemda Parimo akan mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi agar tidak terjadi gesekan di masyarakat terhadap kenaikan harga bahan pokok pada tingkat pedagang, jelang bulan Suci Ramadhan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir.Lewis mengatakan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menelusuri kondisi perkembangan harga dagang di Kabupaten Parimo dan ketersediaan stok bahan yang cukup serta efisien.
Dia meminta untuk segera membuat draf SK Tim Satgas Pangan yang terdiri dari anggota TNI dan Polri serta OPD teknis.
Tim Satgas Pangan yang telah dibentuk, kata dia, diharapkan segera beroperasi menertibkan para pedagang nakal yang mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih.
“Titik penempatan bazar pangan murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat di tempatkan di daerah yang juga masuk dalam area kemiskinan ekstrem dan Stunting,” kata dia.
Selain itu, terkait distribusi gas bagi masyarakat penerima subsidi, harus dipantau oleh Tim Satgas Pangan. Sekaligus melakukan penertiban, bila ditemukan ada pangkalan atau agen yang menjual gas 3 Kg ke pengecer.
Baca Juga : Pemda Parimo Gelar Rapat Evaluasi Pengendalian Harga Bapok
Dia mengatakan, hasil keputusan Rakor tersebut, akan menjadi rumusan kebijakan Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam pengendalian kenaikan harga bahan pokok.
“Tentunya ini menjadi laporan saya terkait sebagai bahan atau langkah-langkah pemerintah daerah,” pungkasnya.
