PARIMO, theopini.id – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, berharap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2024, ditingkatkan.
“Harapan Fraksi proyeksi PAD dapat ditingkatkan hingga mencapai Rp160 miliar,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Amelia Santrillah Rahman, saat membacakan pandangan umum fraksi, dalam sidnag paripurna, Selasa, 15 Agustus 2023.
Baca Juga: DPRD Sulteng Setujui Rancangan KUA-PPAS 2024
Dia mengatakan, fraksi Gerindra menekankan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024, mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan funginya.
Fungsi tersebut, yakni untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan lebih mengedepankan pembangunan wajah ibu kota Kabupaten Parimo.
“Baik dari segi penataan pembangunan infrastruktur, tata kota, dan lingkungan. Sehingga, wajah ibu kota Kabupaten Parimo lebih Nampak,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mengharapkan alokasi dana tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kerugian dalam keuangan belanja daerah.
Olehnya, Fraksi Gerindra menyarankan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo agar mengoptimalkan indikator sasaran yang menjadi target, dari seluruh kegiatan maupun program dicanangkan.
Pada pandangan umumnya, fraksi Gerindra juga mengingatkan kembali, Pemda Parimo untuk memprioritaskan kelanjutan pembangunan jembatan ruas Bambalemo-Baliara, dan mengaspal ruas jalan Kayuboko-Baliara.
“Karena infrastruktur itu, merupakan akses yang sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian masyarakat sekitar,” tukasnya.
Baca Juga: Paripurna Pandangan Umum DPRD Parimo, NasDem Dibacakan, 6 Fraksi Hanya Diserahkan
Selanjutnya, fraksi Gerindra juga mengharapkan dalam penyusunan dan pembahasan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran.
“Yang lebih penting lagi, harus mencerminkan respon Pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat, dan menyelesaikan sebagaian besar problem masyarakat secara merata,” pungkasnya.
