PALU, theopini.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Bahran angkat suara terkait pembangunan dan pengembangan kawasan Hutan Kota yang terhenti sejak beberapa tahun silam.
Berdasarkan pantauan media ini, tampak terlihat kawasan wisata Hutan Kota yang terhenti pembangunanya, ditumbuhi rumput dan tak lagi terawat. Padahal objek wisatan itu, bisa berdampak pada peningkatan ekonomi pelaku UMKM di Palu dan meningkatkan pajak daerah.
Baca Juga: Jurnalis Palu Dibegal Payudara Saat Melintas di Hutan Kota Palu
“Tanah di hutan kota itu milik Pemerintah Provinsi (Pemprov). Tapi dipinjam pakai Pemerintah Kota (Pemkot) Palu,” ungkap Kepala BPKAD Sulawesi Tengah, Bahran, di Palu, Rabu, 8 November 2023.
Menurutnya, pembangunan Hutan Kota tak dapat dilanjutkan. Kecuali, Pemkot Palu telah serahkan kembali ke Pemprov.
Ia mengaku sangat menyayangkan dengan terhentinya pembangunan Hutan Kota. Sebab, sangat berpotensi sebagai kawasan wisata yang bisa menciptakan aktivitas jual beli para UMKM lokal.
Adapun keluhan warga terkait dengan listrik yang telah mati dan kepastian pembagunan lanjutan, ia menyarankan untuk menanyakan langsung ke Pemkot Palu.
“Tanya ke Pemkot, karena mereka belum mengembalikan ke kita di Pemprov. Seharusnya sudah diserakan, tapi sampai sekarang belum ada,” tukasnya.
Olehnya, ia berharap, Pemkot Palu segera mengembalikan lahan tersebut ke Pemprov, bila tak lagi mengembangkan kawasan Hutan Kota.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Setujui Pemanfaatan Lahan HGU Eks PT Hasfarm di Sigi
Sehingga, Pemprov bisa melakukan pembenahan hingga pengembangan ruang publik, yang menjadi salah satu ikon Kota Palu di Kelurahan Talise.
Diketahui, lokasi Hutan Kota Palu terletak di daerah perbukitan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulure, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
