PARIMO, theopini.id – Puluhan warga mendatangi DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, untuk melaporkan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Bugis Utara, Kecamatan Mepanga, Senin, 15 Januari 2024.
Kedatangan warga Desa Bugis Utara tersebut, diterima Anggota DPRD Parimo, Arifin Dg Palalo, Leli Paryani, I Putu Eddy Tangkas Wijaya, dan Imran Aimang.
Baca Juga: Terima Aduan Pungli PIP, DPRD Parimo Akan Undang Kepsek hingga Disdikbud
“Masyarakat Desa Bugis Utara sengaja datang ke DPRD, untuk melaporkan Kades atas pemotongan BLT pada 2020,” ungkap LSM Laskar Merah Putih Kabupaten Parimo, Risman.
Tepatnya pada September 2020, kata dia, terjadi pemotongan BLT untuk 177 kepala keluarga di Desa Bugis Utara, yang dilakukan Kades.
Alasan pemotongan BLT itu, untuk pembelian mobil operasional Desa Bugis Utara. Sehingga, 177 kepala keluarga bersepakat menandatangani persetujuan.
“Namun, kenyataannya sampai saat ini mobil yang dimaksud masih fiktif,” ujarnya.
Persoalan ini, menurutnya, telah dilaporkan warga Desa Bugis Utara kepada Inspektorat Daerah Parimo. Tetapi, belum mendapatkan tanggapan hingga saat ini.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Arifin Dg Palalo mengatakan, akan mengundang Dinas Sosial Parimo, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Bugis Utara
“Sehingga, persoalan ini menjadi jelas, dan dalam waktu dekat akan mendapatkan jawabannya,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parimo, Agus Salim mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Bahkan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada Kades Bugis Utara, bila terbukti melakukan pemotongan BLT yang menjadi hak 177 kepala keluarga.
Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Terus Dorong Penyaluran BLT BBM
“Jadi sanksinya sesuai mekanisme, ada beberapa teguran. Akan tetapi, bila tidak indahkan, kami akan melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, jika benar terbukti,” tukasnya.
Diketahui, imbas dari laporan dugaan pemotongan BLT tersebut, sekurangnya 40 kepala keluarga tidak lagi mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Desa Bugis Utara.
