PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, merekomendasikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama satu minggu serta perpanjangan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan selama satu bulan ke depan.
Rekomendasi tersebut, dibahas dalam rapat evaluasi penanganan bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo, Jum’at, 23 Oktober 2026.
“Rapat evaluasi tersebut, membahas perkembangan penanganan karhutla dan kekeringan, termasuk dampak kabut asap yang masih menyelimuti hampir seluruh wilayah kabupaten,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Parimo, Rivai.
Berdasarkan hasil pengamatan citra satelit serta analisis dan prediksi BMKG Stasiun GAW Lore Lindu Bariri Palu dan Stasiun Meteorologi Mutiara Palu, kabut asap masih menyelimuti hampir seluruh wilayah Parimo.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terutama karena kabut asap dilaporkan semakin pekat dalam tiga hari terakhir.
Dalam rapat itu, juga disampaikan bahwa sebaran asap di Sulawesi Tengah didominasi kiriman dari wilayah Papua.
Sementara itu, kondisi El Niño diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027. Potensi hujan ekstrem pada awal musim hujan turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
Untuk meminimalkan risiko paparan asap, rapat merekomendasikan pelaksanaan PJJ selama satu minggu, khususnya bagi satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan menengah.
“Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar,” ujar Rivai.
Selain penanganan karhutla, rapat evaluasi membahas pelayanan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Hingga saat ini, distribusi air bersih telah menjangkau 13 titik dengan dukungan tiga unit mobil tangki, terdiri atas dua unit dari BPBPK Provinsi Sulawesi Tengah dan satu unit dari PMI, serta dua unit tambahan dari Yonif TP 918/MM.
Kebutuhan sumur bor juga telah diusulkan melalui sejumlah instansi terkait, termasuk 10 titik yang diusulkan BPBD Parimo kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rapat turut, menekankan pentingnya sosialisasi larangan pembakaran lahan, penegakan sanksi terhadap pelanggaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla dan kekeringan.
“Kebutuhan tambahan personel dan armada tangki air juga menjadi perhatian, untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat terdampak,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, rapat merekomendasikan perpanjangan status siaga darurat karhutla dan kekeringan selama satu bulan ke depan.
Selain itu, diperlukan koordinasi penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial, serta pengadaan alat pengukur kualitas udara.
Rivai bersama unsur terkait diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi penanganan bencana, termasuk mengintensifkan imbauan penggunaan masker dan larangan pembakaran lahan untuk melindungi masyarakat serta mengurangi risiko bencana.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri BPBD, unsur TNI-Polri, BMKG, BPBPK Provinsi Sulawesi Tengah, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Satpol PP dan Damkar, PMI, FPRB, perwakilan kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya.
Kegiatan berlangsung secara luring di Gedung Pusdalops BPBD Parimo, dan daring melalui Zoom Meeting.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Fikri Balla
