PARIMO, theopini.id – Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Suyutin Budianto menegaskan akan menelusuri isu penyalahgunaan data masyarakat Komunikasi Adat Terpencil (KAT).
Khususnya, dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) maupun Poltekesos Bandung lewat jalur khusus.
Baca Juga: Pemda Parimo Susun Dokumen Model Pemberdayaan Masyarakat KAT
“(Jika benar) ini penyalagunaan data, dan tidak dibenarkan,” tegas Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, di Parigi, Rabu, 14 Agustus 2024.
Menurutnya, program pendidikan gratis untuk masyarakat yang masuk dalam data KAT, sepatutnya diberikan pada mereka yang berada pada zona tersebut, secara benar sesuai dengan dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Apabila isu peserta taruna Politeknik KP pada beberapa tahun sebelumnya benar adanya, Sayutin mengaku akan segera meminta Komisi IV DPRD menindaklanjuti.
“Saya rasa sangat jelas bagaimana komisi IV sangat ingin meneliti hal tersebut, dengan meminta data penerima program bantuan pemerintah sejak 2020,” ujarnya.
Bahkan, jika informasi tersebut terbukti, maka bisa dipastikan pihak universitas atau sekolah tinggi yang melaksanakan program pendidikan gratis ini, mencabut hak bagi peserta ataupun alumni.
Kabarnya, peserta yang diinformasikan sudah selesai mengikuti pendidikan sebagai taruna Politeknik KP, juga diduga menggunakan jalur khusus untuk zona KAT orang lain pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya.
Akan tetapi, Sayutin menyampaikan, untuk memaksimalkan penelusuran dugaan penyalahgunaan data KAT ini, DPRD Parimo saat ini cukup sulit.
Baca Juga: Anak Pejabat di Parimo Diduga Ambil Peluang Seleksi Mahasiswa Poltekesos Bandung
Sebab, pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD periode selanjutnya, akan segera dilaksanakan pada September 2024.
“Kita menunggu alat kelengkapan baru, untuk kemudian ditindak lanjuti kembali. Nanti dalam prosesnya, akan memanggil dinas terkait, baik perikanan maupun Dinas Sosial,” pungkasnya.
