PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Palu, Sabtu, 8 Maret 2025.
Dalam rapat tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur dr Reny A Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, serta Kepala Bappeda, Christina Shandra Tobondo.
Baca Juga: Sinkronisasi Program Berani ke RPJMD Sulteng Ditargetkan Selesai dalam Sebulan
Dalam rapat tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan, RPJMD harus menjadi pedoman nyata dalam pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen teoritis.
Ia menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi Sulawesi Tengah, mulai dari tingginya angka kemiskinan, belum tertanganinya pengangguran secara optimal, hingga keterbatasan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, banyak anak masih putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, sementara petani dan nelayan belum mendapatkan nilai tukar yang layak atas hasil produksinya.
“RPJMD harus berorientasi pada solusi konkret yang dapat dijalankan dan diukur keberhasilannya,” tegasnya.
Ia ingin memastikan program dirancang, tidak hanya menjadi visi di atas kertas, melainkan bisa diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung ke kehidupan masyarakat.
Ia mengusung visi Sulawesi Tengah Nambaso, yang berarti daerah harus maju di segala bidang dengan program-program strategis agar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Di sektor pendidikan, Anwar Hafid berkomitmen meningkatkan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui beasiswa, termasuk bagi siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial.
Sementara itu, di bidang kesehatan, ia menegaskan masyarakat Sulawesi Tengah harus memiliki jaminan layanan medis yang lebih inklusif.
Ia berjanji menerapkan sistem pelayanan kesehatan di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan perawatan tanpa terkendala administrasi BPJS.
“Tidak boleh ada lagi warga yang ditolak berobat hanya karena kartu kepesertaan BPJS mereka menunggak,” tukasnya.
Pemerintah juga akan fokus menekan angka inflasi dengan menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil yang sering menghadapi lonjakan harga, akibat distribusi yang tidak merata.
Selain itu, penguatan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Gubernur ingin memastikan, nilai-nilai seperti simtumarus atau semangat persatuan bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah, agar Sulawesi Tengah memiliki karakter kuat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial.
Sementara itu, Wakil Gubernur dr Reny A Lamadjido dalam rapat tersebut, menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan akses teknologi bagi masyarakat.
Ia menyoroti masih banyaknya daerah yang kesulitan mendapatkan sinyal komunikasi, sehingga masyarakat di wilayah terpencil harus naik ke bukit hanya untuk sekadar berkomunikasi.
Kondisi ini, kata dia, harus segera diperbaiki agar seluruh wilayah memiliki akses telekomunikasi yang layak.
Di sektor kesehatan, dr Reny menyoroti pentingnya layanan medis yang lebih menjangkau masyarakat pelosok.
Baca Juga: Bappeda Sulteng Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten Banggai
Menurutnya, jangan ada lagi ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan persalinan, hanya karena fasilitas kesehatan jauh dari jangkauan.
“Dokter dan tenaga medis harus bisa lebih aktif menjangkau masyarakat melalui sistem layanan yang lebih efisien,” pungkasnya.
