SIGI, theopini.id – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sigi, Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Desa Bora, Kecamatan Sigi, Jum’at, 21 Maret 2025.
“Menyusun perencanaan pembangunan harus berdasarkan pada hukum yang kuat,” kata Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae dalam sambutannya.
Baca Juga: Musranbang di Bantaya Didominasi Usulan Normalisasi dan Rehab Drainase
Ia mengatakan, dasar perencanaan pembangunan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan.
Ia pun memberikan gambaran mengenai capaian makro yang telah diraih Kabupaten Sigi dalam beberapa tahun terakhir.
Di antaranya, ekonomi Kabupaten Sigi tumbuh sebesar 3,38% pada 2023, setelah mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 pada 2020. Peningkatan ini, didorong kenaikan nilai produksi di berbagai sektor usaha.
PDRB Perkapita Sigi pada 2023, tercatat mencapai 26 juta yang menunjukkan kemakmuran masyarakat relatif stabil, dengan tidak ada perbedaan signifikan dari tahun sebelumnya.
“Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sigi pada 2023, tercatat sebesar 2,60%, yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, menggambarkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2023 mencapai 70,28%, yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun.
Ia menegaskan, Musrenbang ini merupakan momentum strategis dalam merencanakan arah pembangunan Kabupaten Sigi ke depan.
“Kegiatan ini penting untuk menyusun perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, demi mewujudkan visi besar Kabupaten Sigi yang maju, berkelanjutan, dan berbasis pertanian serta pariwisata,” ujarnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Sigi telah menetapkan enam misi pembangunan utama yang meliputi: pembangunan infrastruktur lingkungan dan mitigasi bencana.
Baca Juga: Bappelitbangda Parimo Gelar Lokakarya Analisis Stunting 2025
Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata, peningkatan kesejahteraan sosial dan harmoni masyarakat.
“Selain itu, tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Terakhir, keberlanjutan pembangunan berbasis kemasyarakatan,” pungkasnya.
