MAKASSAR, theopini.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan menaruh perhatian serius terhadap tantangan geografis yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan.
Komitmen ini, ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan publik di daerah yang selama ini kerap terpinggirkan karena keterbatasan akses.
Baca Juga: Sulteng Menuju Layanan Kesehatan Kelas Dunia: RSUD Undata dan Madani Siap Dimodernisasi
Dalam kunjungannya ke tujuh pulau, termasuk Langkai, Lanjukkang, hingga Bone Tambu, Munafri melihat langsung kondisi infrastruktur dan kesulitan yang dihadapi para petugas layanan dasar.
Ia menyebutkan, geografis menjadi tantangan utama yang kerap menghambat kelancaran pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
“Lokasinya harus menyeberang laut, dengan sarana yang terbatas. Ini bukan hal mudah bagi guru dan tenaga medis. Karena itu, Pemkot hadir memberi solusi konkret,” kata Munafri dalam agenda pemutakhiran program 100 hari MULIA, Kamis, 29 Mei 2025.
Sebagai respon terhadap kondisi itu, Pemkot Makassar meluncurkan kebijakan afirmatif berupa tunjangan khusus bagi para tenaga yang bertugas di wilayah pulau.
Tenaga di pulau-pulau terluar seperti Pulau Langkai, Lanjukkang, Lumu-Lumu, dan Bone Tambu akan menerima tambahan tunjangan sebesar Rp2,5 juta per bulan. Sementara mereka yang bertugas di pulau lebih dekat seperti Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo akan menerima Rp1,5 juta per bulan.
“Kebijakan ini bukan sekadar penghargaan, tapi bentuk tanggung jawab negara terhadap mereka yang berada di garda terdepan layanan publik,” jelasnya.
Tak hanya tunjangan, Pemkot Makassar juga tengah merancang pengadaan kapal transportasi khusus bagi guru dan tenaga kesehatan, agar mereka tak perlu lagi mengeluarkan biaya pribadi untuk pulang-pergi dari dan ke pulau tugas.
Baca Juga: Bupati Banggai Sambut Kedatangan Menkes Bersama Rombongan
Langkah ini, juga disertai dengan program peningkatan infrastruktur kepulauan, seperti pembangunan dermaga dan penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari pulau.
“Keadilan sosial hanya bisa terwujud jika layanan dasar bisa diakses secara setara oleh seluruh warga, termasuk yang tinggal jauh dari daratan utama,” tegasnya.
