JAKARTA, theopini.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, optimalisasi aset daerah merupakan salah satu kunci penting untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus kemandirian fiskal pemerintah daerah.
“Nah, hari ini Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung program Kopdes, ini juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh daerah, kota/kabupaten untuk melakukan inventarisasi aset-aset daerah. Mana aset yang bisa dikerjasamakan terkait dengan unit-unit usaha Kopdes,” tegas Bima Arya saat Rapat Kerja dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Baca Juga: Wamendagri Dorong PKK Jadi Garda Depan Tangani Stunting dan Ketimpangan Sosial
Ia mengungkapkan, masih banyak aset daerah yang belum dikelola maksimal karena pencatatan lemah atau status kepemilikan yang tidak jelas.
Padahal, kerja sama pemanfaatan aset jangka pendek maupun jangka panjang bisa menjadi sumber pendanaan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Selain pemanfaatan aset, Bima juga mendorong Pemda meningkatkan kreativitas dalam mencari sumber pendanaan lain, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi atau sukuk daerah, hibah internasional, crowdfunding, CSR, hingga filantropi.
“Sebetulnya daerah sangat bisa dan didorong untuk melakukan pendanaan alternatif. Tetapi tentu ini ada plus dan minusnya,” ujarnya.
Bima mencontohkan praktik baik dari sejumlah daerah, seperti Kota Semarang yang membangun sistem penyediaan air minum melalui skema KPBU, Kota Madiun yang melaksanakan program penerangan jalan senilai Rp100 miliar dengan dana non-APBD, hingga Kota Samarinda yang membangun RSUD dengan pendanaan Rp1,1 triliun.
“Ada juga contoh di Kota Bogor, museum dibangun tanpa APBD, melainkan melalui crowdfunding dari filantrop lokal,” tambahnya.
Ia menekankan, sejak otonomi daerah diberlakukan 29 tahun lalu, kemandirian fiskal merupakan cita-cita utama. Namun, data menunjukkan hanya sebagian kecil daerah yang masuk kategori fiskal kuat.
Dari 38 provinsi, hanya 11 yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sedangkan di level kabupaten hanya 4 dari 415, dan di level kota hanya 11 dari 93 yang mampu.
Baca Juga: Wamendagri Bima: Penerapan Otonomi Daerah Harus Berpihak pada Keadilan Sosial
Kemendagri, kata Bima, siap mendampingi Pemda melalui pembinaan, pengawasan, dan evaluasi rutin berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kita mendorong, mendampingi, memberikan pendampingan, juga evaluasi rutin. Jadi ada sistem informasi secara real-time,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
