SAMARINDA, theopini.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan, pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai garda terdepan dalam menangani isu-isu sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional, seperti stunting, kemiskinan, hingga kesetaraan gender.
“PKK bukan sekadar organisasi masyarakat, tapi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nyata di tengah masyarakat,” ujar Ribka saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X TP PKK Tahun 2025 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 8 Juli 2025.
Baca Juga: Tata Kelola Arsip Jadi Fondasi Pemerintahan Digital, Wamendagri Minta Pemda Tak Lalai
Ia menegaskan, keberadaan PKK yang langsung bersentuhan dengan keluarga menjadikannya ujung tombak dalam transformasi sosial.
Dengan pendekatan partisipatif, PKK dianggap mampu menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Gerakan PKK adalah kekuatan sosial yang tumbuh dari bawah. Pemerintah sangat membutuhkan kontribusi nyatanya dalam mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan kesenjangan digital,” kata Ribka.
Lebih jauh, ia mengajak TP PKK untuk turut memperkuat literasi keluarga, pendidikan kesehatan, dan penguasaan teknologi berbasis rumah tangga.
Menurutnya, program-program tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam upaya membentuk generasi sehat dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Tak hanya itu, Ribka juga menekankan pentingnya memperluas inklusi sosial di dalam tubuh PKK sendiri.
Kader PKK, didorong untuk membuka ruang lebih luas bagi pemuda dan penyandang disabilitas agar terlibat dalam pelatihan, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
“Semangat kolaborasi dan kesetaraan harus jadi fondasi dalam membangun bangsa yang maju dan berkeadilan sosial,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menjelaskan, Rakernas kali ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah Gerakan PKK dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, serta arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Baca Juga: Wamendagri Bima: Penerapan Otonomi Daerah Harus Berpihak pada Keadilan Sosial
“Kita menyusun strategi lima tahun ke depan agar program Gerakan PKK lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, Rakernas ini menjadi momen konsolidasi bagi seluruh kader PKK untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta terus menghadirkan perubahan positif di tingkat keluarga sebagai basis utama pembangunan bangsa.
Baca berita lainnya di Google News
