PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menekankan, pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi.
“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tegas Anwar Hafid saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Kota Palu, Rabu, 3 Agustus 2025.
Baca Juga: Pimpin Rapim, Sekprov Sulteng: Jaga Komitmen dan Ciptakan Pemerintahan Bersih
Menurutnya, penggunaan instrumen digital seperti CCTV dan command center akan menjadi kunci kontrol publik yang efektif.
Ia menekankan pengawasan tidak lagi bisa hanya mengandalkan laporan manual, melainkan berbasis data real time.
“Kita tidak boleh ketinggalan. Digitalisasi itu bukan hanya tren, tapi kebutuhan agar pembangunan bisa terukur dan akuntabel. Dengan command center, kita bisa pantau langsung progres di lapangan,” jelasnya.
Meski begitu, Anwar juga mengingatkan pentingnya ketelitian OPD dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan.
Ia meminta evaluasi serius terhadap paket pekerjaan yang rawan tidak terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, ia pun menyoroti pula pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat mulai tahun 2026 transfer dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen, setiap OPD diwajibkan kreatif membuka akses program ke kementerian terkait.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” ungkapnya.
Baca Juga: Anwar Hafid: Birokrasi Harus Bekerja dengan Bukti, Bukan Sekadar Rutinitas
Sebagai contoh, Anwar menyebut keberhasilan peningkatan pajak air permukaan. Ia menegaskan pengawasan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi semua OPD harus berperan.
“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
