PALU, theopini.id — Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah dr Reny A. Lamadjido menegaskan pentingnya membangun budaya transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah selama pelaksanaan pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung mulai 14 Oktober hingga 22 November 2025.
“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujar Wagub dr Reny saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI, Selasa, 14 Oktober 2025.
Baca Juga: Bupati Sigi Terima Hasil Pemeriksaan Kinerja dari BPK Sulteng di Palu
Ia menilai, pemeriksaan BPK bukan semata kegiatan administratif, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, sikap kooperatif dari setiap perangkat daerah akan mempercepat upaya perbaikan sistem dan pelayanan publik.
“Pemeriksaan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan akar masalah dan memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan di daerah,” tambahnya.
Tim BPK RI menjelaskan, pemeriksaan kali ini berfokus pada dua bidang utama, yaitu kepatuhan lingkungan dan kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.
Salah satu tim pemeriksa, Farid menyampaikan, pemeriksaan lingkungan dilakukan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama dalam program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
Pemeriksaan tersebut, akan menyoroti kegiatan pertambangan, pembinaan kawasan hutan, dan penegakan hukum kehutanan, dengan periode evaluasi sejak tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2025.
Tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah, seperti Palu, Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.
Sementara itu, dalam bidang ketahanan pangan, pemeriksaan diarahkan untuk menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Ketua BPK Tekankan Peran Penting Pemeriksaan Keuangan Negara
Pemeriksaan ini, juga mencakup aspek perencanaan pangan, cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan distribusi antarwilayah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap hasil pemeriksaan BPK RI dapat menjadi acuan strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Baca berita lainnya di Google News
