JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keamanan dan kelayakan infrastruktur pendidikan pesantren.
Hal ini, disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, yang disaksikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.
Baca Juga: Wamendagri Dorong Kepemimpinan Transformatif Hadapi Era Disrupsi Global
“Peristiwa beberapa hari lalu di Sidoarjo saya kira ini menjadi semacam wake up call bagi kita untuk menjamin infrastruktur pendidikan pesantren ke depan lebih baik,” ujar Mendagri.
Ia menekankan, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki tanggung jawab besar dalam pengawasan pembangunan gedung pesantren dan madrasah, termasuk memastikan setiap proses pendirian atau renovasi bangunan mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ia menegaskan, izin tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan bagi keselamatan para santri dan tenaga pendidik.
“Mekanisme pengawasan inilah yang perlu ditingkatkan ke depan, bukan dalam rangka menghambat proses pendidikan, apalagi pesantren, tapi untuk meyakinkan bahwa infrastruktur yang ada di pendidikan pesantren itu betul-betul layak dan dijamin keselamatannya,” kata dia.
Ia juga mengingatkan, seluruh proses pembangunan harus mengacu pada regulasi yang berlaku, mulai dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi langkah sinergi lintas kementerian antara Kemendagri, Kementerian PU, dan Kementerian Agama yang dituangkan dalam MoU tentang penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren.
Baca Juga: Mendagri Dorong Inspektorat Daerah Lebih Proaktif Awasi Anggaran dan Program Prioritas
Menurutnya, kerja sama ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemda untuk memperkuat dukungan terhadap pendidikan berbasis keagamaan.
“Kami siap menindaklanjuti hasil kesepakatan ini dan menyampaikan kepada seluruh daerah agar dukungan terhadap pendidikan pesantren berjalan serentak dan terukur,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
