SIGI, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Sigi, Sulawesi Tengah resmi menetapkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045, dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2030, sebagai fondasi utama pembangunan kependudukan dan arah kebijakan daerah ke depan.
“Pembangunan kependudukan adalah jantung pembangunan daerah. Penduduk merupakan aset utama sekaligus subjek dan objek pembangunan,” kata Wakil Bupati (Wabup) Sigi, Samuel Yansen Pongi, saat memimpin Seminar Akhir Penyusunan GDPK dan PJPK di ruang kerjanya, Jum’at, 12 Desember 2025.
Baca Juga: Susun GDPK dan PJPK, Sigi Prioritaskan Penguatan Data dan Penanganan Pernikahan Dini
Ia menegaskan, kualitas dan kuantitas penduduk yang direncanakan dengan baik akan menjadi modal besar (human capital) dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sigi.
“Kita ingin pembangunan infrastruktur yang merata, SDM sejahtera, ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata, lingkungan lestari, ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif, sejalan dengan semangat Sigi Hijau dan motto Mareso Masagena,” ujarnya.
Menurut Samuel, dokumen GDPK dan PJPK hadir sebagai peta jalan kebijakan yang memuat arah strategis pembangunan kependudukan untuk menghadapi tantangan dan peluang ke depan.
“Dokumen ini memastikan peningkatan kualitas penduduk melalui kesehatan, pendidikan, dan daya saing ekonomi, sekaligus pengendalian pertumbuhan penduduk secara terencana dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, GDPK dan PJPK juga menekankan pembangunan keluarga yang sehat dan berkualitas, pengelolaan mobilitas penduduk yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah, serta penguatan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Wakil Bupati Sigi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menginternalisasikan program pembangunan kependudukan ke dalam rencana kerja masing-masing.
“Pembangunan kependudukan adalah urusan lintas sektor. Semua OPD harus bergerak bersama agar implementasinya berjalan efektif,” tegasnya.
Baca Juga: Pemda Parimo Bahas Arah Pembangunan Kependudukan dalam Seminar Dokumen PJKP
Ia juga berharap DPRD Kabupaten Sigi memberikan dukungan penuh terhadap implementasi GDPK–PJPK melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Keberhasilan pembangunan kependudukan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
