PARIMO, theopini.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Zulfinasran A Tiangso, membuka ruang pelaporan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menemukan indikasi praktik jual beli jabatan, sekaligus menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik tersebut.
“Tidak ada yang diutus. Jika ada pihak yang menjanjikan jabatan atau meminta imbalan tertentu, itu tidak benar. Segera laporkan, lengkap dengan identitasnya,” tegas Zulfinasran, saat apel ASN di hari pertama berkantor pasca libur Lebaran di Kantor Bupati Parimo, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia mengingatkan, ASN agar tidak mudah percaya pada oknum yang mengatasnamakan pejabat tertentu dengan iming-iming jabatan, khususnya posisi kepala sekolah (Kepsek).
Menurutnya, keberanian ASN untuk melapor menjadi kunci dalam memutus praktik menyimpang tersebut. Ia memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara serius dengan sanksi tegas tanpa kompromi.
“Jika ada yang memberi ataupun menerima, kita akan berikan konsekuensi semaksimal mungkin. Saya akan menyampaikan langsung kepada pimpinan untuk ditindak tegas,” ujarnya.
Zulfinasran juga menegaskan, praktik jual beli jabatan tidak pernah menjadi kebijakan pemerintah daerah maupun arahan pimpinan, baik Bupati maupun Wakil Bupati.
Ia menyebut, informasi yang beredar terkait adanya pihak yang menjanjikan jabatan kepala sekolah dengan imbalan uang adalah tidak benar.
“Sudah ada laporan yang beredar, bahkan mencatut nama jabatan tertentu. Itu dipastikan tidak benar. Jangan sampai hal ini menjadi bola liar di tengah masyarakat dan ASN,” tandasnya.
Dalam arahannya, ia turut mengajak seluruh ASN untuk tetap berpegang pada aturan kepegawaian, khususnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sebagai dasar dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
“Saya yakin seluruh ASN di Parigi Moutong adalah yang terbaik dan tetap taat pada aturan yang berlaku,” tambahnya.
Dalam arahannya di momen pasca Idulfitri, Zulfinasran juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang kepegawaian, terdapat kekhilafan. Semoga kita semua kembali bekerja dengan semangat baru dan hati yang bersih,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
