PARIMO, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam satu periode kepemimpinannya atau lima tahun ke depan.
“Dalam setahun angka kemiskinan Sulawesi Tengah turun satu persen dari 11 persen menjadi 10 persen. Jadi kalau lima tahun, target saya turun lima persen. Sudah lumayan. Karena itu tugas pemerintah,” kata Anwar Hafid saat peresmian packing house di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menjelaskan, upaya menekan angka kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur. Menurutnya, akar persoalan kemiskinan berawal dari rendahnya pendapatan masyarakat.
Pendapatan yang tidak mencukupi, lanjut dia, disebabkan terbatasnya lapangan kerja di daerah. Kondisi itu, membuat sebagian masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan menganggur.
“Tidak punya pekerjaan atau pekerjaannya tidak menetap,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menilai minimnya lapangan kerja juga dipengaruhi keterbatasan pemerintah dalam menyediakannya secara langsung.
Karena itu, peran pihak ketiga, khususnya pelaku usaha, menjadi penting untuk didorong.
“Itu jawabannya. Pemerintah yang sadar dan paham harus mendorong pihak ketiga, pelaku usaha supaya membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Dengan keterlibatan pelaku usaha, beban pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dapat berkurang, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.
Anwar Hafid juga menyoroti Kabupaten Parimo, sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Sulawesi Tengah.
Hal itu, menurutnya, menjadi alasan pemerintah provinsi memberi perhatian lebih di wilayah tersebut.
“Makanya kalau ada yang tanya, kenapa Parigi Moutong terus Pak Gubernur, iya karena di sini fokus kita,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Parimo juga tergolong tinggi, meskipun daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti durian dan emas.
Sebagai langkah strategis, ia berencana mendorong legalisasi aktivitas pertambangan emas rakyat agar dapat dikelola secara lebih baik.
“Insyaallah emas ini akan saya legalkan. Supaya masyarakat bisa punya mata pencaharian dan lingkungannya bisa kita atur. Kalau sekarang ini, Pak Kapolres susah kita urus,” tuturnya.
Menurutnya, legalisasi tersebut harus diikuti dengan penguatan pengawasan. Setiap pelanggaran, nantinya akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini harapan saya, supaya lapangan kerja terbuka, masyarakat berpendapatan, sehingga angka kemiskinan bisa diturunkan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
