Theopini.id – Presiden Joko Widodo menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 12 April 2022.
“Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan para pimpinan lembaga serta para menteri, para gubernur, bupati, dan wali kota bisa tetap berzakat di tengah pandemi,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Dia mengatakan, berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan dengan saudara sebangsa dan setanah air, terutama para mustahik.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengimbau kepada seluruh pihak untuk menunaikan zakat melalui amil zakat resmi agar dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Saya juga mengimbau kepada seluruh pejabat negara, seluruh pejabat di BUMN, seluruh perusahaan swasta, dan seluruh kepala daerah beserta jajarannya di seluruh Indonesia untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Baznas, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional dan teratur serta berdampak baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita,” ungkapnya.
Jokowi pun berharap, dana zakat yang dihimpun Baznas dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 serta mengentaskan kemiskinan di Tanah Air secara menyeluruh.
“Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ucap Presiden.
Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad dalam laporannya menyatakan, komitmen Baznas untuk terus mendukung pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Baznas berkomitmen fokus pada program pengentasan kemiskinan dengan memprioritaskan program ekonomi, kesehatan, dan beasiswa terutama untuk para yatim piatu yang ditinggal wafat oleh orang tuanya akibat Covid-19,” ujar Noor Achmad.
Penyerahan zakat tersebut, juga turut diikuti oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga negara, para kepala daerah, para direktur BUMN, hingga perwakilan perusahaan swasta.***
