PARIMO, theopini.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Erwin Burase, menegaskan, arah kebijakan belanja daerah dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2027 akan mengedepankan kepentingan masyarakat, melalui penguatan sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Komitmen tersebut, disampaikan Erwin Burase saat menjawab pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna DPRD Parimo, Rabu, 15 Juli 2026.
Menanggapi pandangan Fraksi Perindo terkait peningkatan belanja modal, Bupati Erwin menyatakan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
“Menanggapi pandangan Fraksi Perindo mengenai peningkatan belanja modal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk sektor pertanian seperti pembangunan irigasi dan jalan usaha tani,” ujar Erwin Burase.
Ia juga menjawab usulan Fraksi Perindo mengenai efisiensi belanja operasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan rasionalisasi terhadap belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Anggaran hasil efisiensi tersebut, akan dialihkan untuk mendukung program pemberdayaan UMKM serta program padat karya.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi PKB mengenai peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, Erwin mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) agar penggunaannya lebih tepat sasaran.
“Pemerintah akan memastikan alokasi anggaran tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan,” katanya.
Menjawab pandangan Fraksi NasDem terkait penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan perkebunan, Bupati Erwin menegaskan pemerintah akan terus mendorong program-program yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja dengan indikator output dan outcome yang terukur, sehingga setiap program dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen bahwa sekecil apa pun anggaran yang dimiliki, harus dimanfaatkan untuk program-program yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Galvin
