PALU, theopini.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mulai memetakan kebutuhan pembangunan rumah di setiap kabupaten/kota, sebagai dasar penetapan target Program Tiga Juta Rumah 2027.
Pemetaan tersebut, menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah yang dibuka Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin, 28 September 2026.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Anwar.
Ia meminta, pemerintah kabupaten/kota mulai menyiapkan data kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Data tersebut akan menjadi dasar agar pembangunan rumah pada 2027 tidak hanya mengacu pada target angka, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah itu, juga berkaitan dengan target pemerintah daerah pada 2026 yang didorong untuk mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Anwar.
Dalam Rakor yang dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah itu, pemerintah daerah juga membahas sejumlah kendala yang memengaruhi percepatan pembangunan perumahan.
Kendala tersebut antara lain distribusi material, akses wilayah, pendataan masyarakat penerima manfaat, serta dukungan pembiayaan.
Gubernur Anwar Hafid meminta setiap pemerintah daerah tidak berhenti pada pendataan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan pembangunan rumah di wilayah masing-masing dan mencari solusi bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah daerah juga menyoroti persoalan rumah tidak layak huni yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sejumlah daerah, seperti Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, disebut perlu mendapatkan perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Pemerintah provinsi juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah penanganan rumah tidak layak huni.
Dalam Rakor tersebut, percepatan pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program turut menjadi perhatian. Dukungan perbankan diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembangunan sehingga tidak terkendala persoalan administrasi dan pembiayaan.
Anwar Hafid juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan pihak lain, yang memiliki kemampuan untuk mendukung penyediaan rumah layak huni.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
