the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Headline

DLH Parimo Usul Tim Terpadu Awasi Pertambangan Rakyat, Libatkan Provinsi dan Kabupaten

the OPINIbythe OPINI
4 Oktober 2026
in Headline
Reading Time: 3 mins read
the OPINIbythe OPINI
4 Oktober 2026
in Headline
Reading Time: 3 mins read
DLH Parimo Usul Tim Terpadu Awasi Pertambangan Rakyat, Libatkan Provinsi dan Kabupaten

Bidang Penataan dan Penaatan DLH Parimo, Mohammad Idrus, dalam kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Lantai II Kantor Bupati Parimo, Selasa, 29 September 2026. (Foto: Yunus)

Baca Juga

Polda Sulteng Ingatkan Warga Palu Waspadai Kebakaran Lahan

Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

Simpan 36,14 Gram Sabu di Plafon Kamar, Pria di Banggai Ditangkap

PARIMO, theopini.id — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk mengawasi aktivitas pertambangan rakyat dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten.

Usulan itu, disampaikan karena kewenangan pengawasan berada di tingkat provinsi, sementara DLH Parimo selama ini melakukan pemantauan di lapangan.

“Apakah perlu kita bentuk tim terpadu antara provinsi dan kabupaten dalam hal melaksanakan pengawasan. Karena selama ini kami di kabupaten hanya melakukan pemantauan terhadap tiga izin yang telah diterbitkan provinsi,” kata Kepala Bidang Penataan dan Penaatan DLH Parimo, Mohammad Idrus, dalam kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Lantai II Kantor Bupati Parimo, Selasa, 29 September 2026.

Ia menjelaskan, kewenangan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berada di tangan gubernur. Sementara Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) diterbitkan DLH Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurutnya, dokumen UKL-UPL tiga koperasi pertambangan rakyat di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, juga diterbitkan DLH Provinsi Sulawesi Tengah. Karena itu, kewenangan pengawasan berada di tingkat provinsi.

“Dalam PP 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan dalam melakukan pengawasan berada di provinsi atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Idrus mengatakan, tim terpadu dapat melibatkan unsur kepolisian, TNI, dan DLH. Hasil pengawasan dapat dituangkan dalam berita acara sebagai dasar tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran.

Ia menegaskan, pencabutan izin tidak dapat dilakukan secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat tahapan sanksi yang harus dilalui, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pemblokiran izin, hingga pencabutan izin.

“Tidak semena-mena langsung mencabut. Dia ada empat tahapan, sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2009,” ujarnya.

Menurut Idrus, kewenangan pencabutan izin berada pada pihak yang menerbitkan izin, yakni gubernur.

Aturan Alat Berat Perlu Diperjelas

Di sisi lain, Idrus menyoroti ketentuan penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan rakyat. Ia mengatakan, UKL-UPL yang diterbitkan DLH Provinsi Sulawesi Tengah mengatur penggunaan satu unit alat berat untuk masing-masing koperasi.

“Saya mau menyampaikan, terkait UKL-UPL pertambangan rakyat di Kabupaten Parimo yang diterbitkan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah, di dalamnya mengatur penggunaan satu unit alat berat masing-masing koperasi,” katanya.

Karena itu, apabila pemerintah provinsi membatasi penggunaan alat berat melalui peraturan daerah, terutama untuk pembukaan akses lahan dan reklamasi, Idrus meminta ketentuan tersebut diperjelas dan diselaraskan dengan UKL-UPL yang telah diterbitkan.

“Jangan nanti di lapangan bikin bingung, jadi harus diperjelas,” tukasnya.

Usul Pengelolaan Hasil Emas

Selain pengawasan, Idrus mengusulkan adanya satu wadah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah daerah untuk membeli hasil emas dari koperasi pemegang IPR.

Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar harga pembelian hasil tambang lebih seragam dan pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menghitung kontribusi sebesar 11,8 persen sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang pedoman pengenaan iuran pertambangan rakyat dan mekanisme penggunaannya dalam pengelolaan pertambangan rakyat di Sulawesi Tengah.

“Kalau tidak ada wadah, akan berbeda-beda hasil penjualan. Kita tidak bisa hitung 11,8 persen itu datang dari mana, koperasi A atau B,” katanya.

Idrus mengusulkan pemerintah daerah membentuk atau menunjuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk melakukan pembelian hasil tambang secara serentak dengan harga yang sama.

“Makanya kita harus ada semacam Perusda atau Perumda yang melaksanakan pembelian serentak, sama harganya. Jadi dasar itu yang akan ditarik, perhitungan 11,8 persen itu,” ujarnya.

Ia menilai mekanisme tersebut perlu diatur melalui peraturan daerah, termasuk mengenai lembaga yang diberi kewenangan membeli hasil emas dari koperasi.

Baca berita lainnya di Google News

Bagikan ini:

  • Postingan

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Tags: #DLHParimo#DLHSulteng#IPR#parigimoutong#Sulteng#TambangRakyat
Previous Post

Densus 88 Masih Dalami Afiliasi 3 Terduga Teroris yang Ditangkap di Sulteng

Next Post

Siswa SDN Toboli Raih Nilai Tertinggi ORBEST 2026 se-Sulteng

the OPINI

the OPINI

Related Posts

Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

21 November 2026
Hadiri HUT ke-81 PGRI, Bupati Erwin Sebut Parimo Masih Kekurangan Guru

Hadiri HUT ke-81 PGRI, Bupati Erwin Sebut Parimo Masih Kekurangan Guru

21 November 2026
Parimo Catat 64 Posyandu Teregistrasi, Hestiwati Bagikan Strategi Percepatan

Parimo Catat 64 Posyandu Teregistrasi, Hestiwati Bagikan Strategi Percepatan

20 November 2026
Sulteng Peringkat Kedua CKG di Indonesia Tengah, Wagub Reny Dorong Perluasan Pemeriksaan

Sulteng Peringkat Kedua CKG di Indonesia Tengah, Wagub Reny Dorong Perluasan Pemeriksaan

20 November 2026
DPRD Parimo Telusuri Distribusi Tambahan Anggaran Rp220 Miliar dalam RAPBD 2027

DPRD Parimo Telusuri Distribusi Tambahan Anggaran Rp220 Miliar dalam RAPBD 2027

19 November 2026
Dari Jalan Rusak hingga Blankspot, Pemda Parimo Minta Dukungan Pemerintah Pusat

Dari Jalan Rusak hingga Blankspot, Pemda Parimo Minta Dukungan Pemerintah Pusat

19 November 2026

ARTIKEL TERKINI

Polda Sulteng Ingatkan Warga Palu Waspadai Kebakaran Lahan

Polda Sulteng Ingatkan Warga Palu Waspadai Kebakaran Lahan

21 November 2026
Pemkot Gorontalo Harapkan Muhammadiyah Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Pemkot Gorontalo Harapkan Muhammadiyah Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

21 November 2026
Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

21 November 2026

Gempa Bumi Terkini 7.2 M Guncang 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA

21 November 2026
Simpan 36,14 Gram Sabu di Plafon Kamar, Pria di Banggai Ditangkap

Simpan 36,14 Gram Sabu di Plafon Kamar, Pria di Banggai Ditangkap

21 November 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

Tak Sekadar Penertiban, Pemkot Makassar Siapkan 419 Lapak bagi Pedagang di CFD Tallo

Tak Sekadar Penertiban, Pemkot Makassar Siapkan 419 Lapak bagi Pedagang di CFD Tallo

15 November 2026

Gempa Bumi Terkini 7.1 M Guncang 130 km BaratDaya MALUKUTENGGARA

17 November 2026
RAD Kematian Ibu dan Anak Parimo Dapat Dukungan Pendampingan Bappenas dan IPAS

RAD Kematian Ibu dan Anak Parimo Dapat Dukungan Pendampingan Bappenas dan IPAS

17 November 2026
Polda Sulteng Mulai Operasi Zebra Tinombala 2026, Ini Sasaran Pelanggarannya

Polda Sulteng Mulai Operasi Zebra Tinombala 2026, Ini Sasaran Pelanggarannya

17 November 2026
Anwar Hafid Ajak Alumni SMADA Berkolaborasi Tekan Kemiskinan di Sulteng

Anwar Hafid Ajak Alumni SMADA Berkolaborasi Tekan Kemiskinan di Sulteng

20 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d