Tag: #Mentrans

  • Bupati Parimo Bawa Data Infrastruktur Rusak dan 117 Ribu Warga Miskin ke Kementrans

    Bupati Parimo Bawa Data Infrastruktur Rusak dan 117 Ribu Warga Miskin ke Kementrans

    JAKARTA, theopini.idSebanyak 117.432 jiwa warga miskin dan kerusakan infrastruktur jalan sepanjang 192,75 kilometer di kawasan transmigrasi menjadi data utama yang dibawa Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) saat audiensi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (Kementrans) RI di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

    “Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Erwin Burase saat bertemu Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman.

    Dalam pemaparannya, Erwin menegaskan, kawasan transmigrasi telah menjadi pilar pembangunan daerah sejak 1962, ditandai kedatangan 52 kepala keluarga (248 jiwa) asal Bali di SP Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.

    Program berlanjut pada 1967 dan 1968, dengan kedatangan 295 KK (1.453 jiwa) dari Bali dan Jawa di SP Torue dan SP Tolai.

    “Sejak 1962, transmigrasi sudah menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Parimo, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” jelasnya.

    Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTB, serta melalui program APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS dan TMS.

    Saat ini, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi komoditas unggulan yang signifikan, yakni durian 903,9 ton per tahun, padi 3.742 ton per tahun, kelapa 8.975 ton per tahun, kakao 2.437 ton per tahun, perikanan tangkap 8.134 ton per tahun, serta perikanan budidaya 2.759 ton per tahun.

    Potensi tersebut, dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agro-maritim.

    Namun demikian, Bupati Erwin memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang masih membayangi kawasan tersebut.

    “Dari total 330,61 kilometer jalan kawasan, sepanjang 192,75 kilometer dalam kondisi rusak. Selain itu, ada enam daerah irigasi dengan luas 1.008 hektare yang juga mengalami kerusakan,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti tingginya angka kemiskinan yang mencapai 117.432 jiwa, keterbatasan akses permodalan, serta minimnya dukungan teknologi peralatan perikanan dan pengolahan hasil pertanian.

    Dalam audiensi itu, Pemda Parimo mengusulkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembangunan RTJK sisa daya tampung (SDT), jalan lingkungan kawasan, tanggul abrasi pantai, serta drainase tipe 70.

    Selain itu, diusulkan pula pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan transmigrasi, meliputi pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung, pembangunan sentral pelelangan ikan, pengembangan wisata bahari transmigrasi, serta penguatan koperasi nelayan Merah Putih.

    Sementara itu, Mentrans M. Iftitah Sulaiman merespons positif berbagai usulan tersebut dan menyampaikan, bahwa seluruh proposal akan dipelajari lebih lanjut di tingkat kementerian.

    Ia menekankan pentingnya fokus pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi.

    “Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkapnya.

    Iftitah juga mengungkapkan, adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat menanam komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Ia meminta pemerintah daerah memfasilitasi kesiapan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Audiensi tersebut menjadi langkah strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendorong transformasi kawasan transmigrasi Tomini Raya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus menjawab persoalan kemiskinan serta keterbatasan infrastruktur yang masih dihadapi masyarakat kawasan.

    Baca berita lainnya di Google News

  • Lima Kecamatan di Parimo Segera Ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi

    Lima Kecamatan di Parimo Segera Ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi

    PARIMO, theopini.id Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah memastikan lima kecamatan, di antaranya Ongka dan Moutong, segera ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.

    Penetapan tersebut, rencananya dilakukan langsung oleh Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, namun kunjungannya terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan kembali pada bulan Suci Ramadan.

    “Berdasarkan jadwal awal, kunjungan Bapak Mentrans ke Parigi Moutong sebenarnya hari ini. Tapi terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan kembali di bulan puasa,” ujar Bupati Parimo, H. Erwin Burase, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Gerakan Tanam Jagung Jaksa Mandiri Pangan dan Desa Mandiri Pangan di Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi Barat, Kamis, 12 Februari 2026.

    Ia menjelaskan, agenda awal kunjungan Mentrans dijadwalkan pada Kamis, 11 Februari 2026. Namun, karena sesuatu hal, agenda tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

    Menurutnya, penetapan lima kecamatan sebagai kawasan transmigrasi telah melalui proses administrasi dan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Parimo.

    Pemda Parimo juga telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan potensi wilayah hingga penyiapan dokumen pendukung.

    “Kami sudah melakukan berbagai persiapan. Harapannya, dengan penetapan ini, pembangunan di lima kecamatan tersebut bisa lebih terarah dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

    Ia menegaskan, kawasan transmigrasi yang akan ditetapkan tidak hanya difokuskan pada penempatan penduduk, tetapi juga diarahkan pada pengembangan sektor produktif dan penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.

    Selain agenda penetapan kawasan transmigrasi, kunjungan Mentrans ke Kabupaten Parimo nantinya juga akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan strategis, seperti penanaman indukan kakao, penanaman bibit tanaman produktif, pelepasan ekspor durian, hingga panen kelapa dalam.

    Erwin berharap, kehadiran Mentrans menjadi momentum percepatan pembangunan kawasan transmigrasi, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Parimo sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan dan sentra perkebunan di Sulawesi Tengah.

    Baca berita lainnya di Google News

  • Pemda Parimo Matangkan Data dan Infrastruktur Sambut Kunjungan Mentrans

    Pemda Parimo Matangkan Data dan Infrastruktur Sambut Kunjungan Mentrans

    PALU, theopini.idPemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mematangkan kesiapan data, lokasi, dan infrastruktur menjelang rencana kunjungan kerja Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    “Agenda utama kunjungan Menteri adalah panen raya padi di kawasan transmigrasi Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, dengan luasan sekitar 300 hektare dari total 700 hektare lahan pertanian yang ada,” kata Bupati Parimo, Erwin Burase, saat memaparkan kesiapan daerah kepada Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid di Palu, Senin, 26 Januari 2026.

    Baca Juga: Mentrans Tegaskan Pejabat Baru untuk Produktif Cari Solusi

    Selain panen raya, kata Erwin, Menteri Transmigrasi juga dijadwalkan meninjau pengembangan komoditas unggulan lain di kawasan transmigrasi Kabupaten Parimo, seperti kakao, kelapa, dan durian.

    “Untuk durian masih bersifat simbolis karena belum masuk masa panen. Sementara kakao dan kelapa akan dilakukan peninjauan lapangan,” ujarnya.

    Erwin juga menyebutkan, rombongan Menteri Transmigrasi direncanakan mengunjungi kawasan transmigrasi nelayan di Desa Moyan, yang memiliki luas sekitar 1.000 hektare dan dihuni 75 kepala keluarga.

    “Beberapa fasilitas dasar seperti dermaga sudah tersedia, tetapi kawasan ini masih membutuhkan dukungan lanjutan, khususnya dari pemerintah provinsi,” jelasnya.

    Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid meminta, Pemda Parimo menyiapkan data yang akurat serta memastikan kondisi lapangan sesuai dengan fakta yang ada.

    “Yang terpenting itu substansi. Jangan dibuat terlalu formal. Sampaikan apa adanya kondisi di lapangan,” tegas Anwar Hafid.

    Menurutnya, kunjungan Menteri Transmigrasi menjadi momentum strategis untuk mendorong dukungan pembangunan kawasan transmigrasi, terutama pada sektor infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat.

    Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Mentrans Tetap Optimis Kembangkan Kawasan Transmigrasi

    “Ini kesempatan untuk menunjukkan kebutuhan riil daerah, baik jalan, fasilitas pendukung, maupun pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi,” kata dia.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas kesiapan helipad di Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, yang berjarak sekitar 2,2 kilometer dari lokasi panen raya, serta kondisi infrastruktur jalan di kawasan transmigrasi yang masih membutuhkan perhatian serius.

    Baca berita lainnya di Google News

  • Kolaborasi dengan BGN, Kementrans Segera Bangun SPPG di 154 Kawasan Transmigrasi

    Kolaborasi dengan BGN, Kementrans Segera Bangun SPPG di 154 Kawasan Transmigrasi

    JAKARTA, theopini.idMenteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sepakat membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 154 kawasan transmigrasi.

    Menurutnya, pembuatan satuan layanan ini dilakukan melalui SPPG yang merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Baca Juga: MBG Resmi Dimulai, Wamendagri Optimis Bakal Bangkitkan Perekonomian Daerah

    “Sepakat berkolaborasi dalam pembangunan Satuan Pelayanan di 154 Kawasan melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis, untuk tindak lanjutnya akan ada MOU dengan BGN.” kata Menteri Iftitah saat menemui Kepala Badan Dadan di Komplek Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ia mengatakan, anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN. Sementara tenaga kerja yang mengelola, bisa dari transmigrant.

    Bahkan, kata dia, bahan bakunya dari hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran.

    Ia pun menjelaskan, kementeriannya ingin membuat Satuan Pelayanan yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

    Pembuatan SPPG dilengkapi rumah makan ini, diharapkan membuat masyarakat tak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, melainkan juga makanan yang telah diolah untuk menunjang program Makan Bergizi Seimbang.

    “Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat Satuan Pelayanan di kawasan transmigrasi,” kata Menteri Iftitah.

    Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan mengapresiasi gagasan besar Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

    Ia mengatakan, BGN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebanyak 1.542 unit, yang bertindak sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai pekerja di satuan pelayanan.

    Baca Juga: Pelita Prabu: Program MBG di Parimo Dimual Awal Bulan Ramadan

    “Jika transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran, Mentrans Tetap Optimis Kembangkan Kawasan Transmigrasi

    Efisiensi Anggaran, Mentrans Tetap Optimis Kembangkan Kawasan Transmigrasi

    JAKARTA, theopini.idMenteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara optimis dapat memberikan kinerja yang terbaik, demi menghadirkan kesejahteraan rakyat dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

    “Kami tetap optimis dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” kata Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025.

    baca Juga: Rakor Kemenko IPK, AHY Ingin Transmigrasi Ideal Jadi Pilot Project

    Secara keseluruhan, kata dia, keterbatasan anggaran ini berdampak luas terhadap efektivitas program transmigrasi, baik dalam aspek, kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun legalisasi lahan.

    Menurutnya, Kementrans telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru transmigrasi, sejak dibentuk kembali pada Oktober 2024.

    “Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Terkait dengan persoalan dan status lahan di kawasan transmigrasi, Kementrans telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik.

    Pihaknya membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan terkait lahan di kawasan transmigrasi dalam waktu satu hingga dua minggu ini.

    Baca Juga: Optimis Dengan Paradigma Baru Transmigrasi, Raffi Ahmad Ajak Gen Z Ikut Berpartisipasi

    Menanggapi itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi program kerja Kementrans.  Menurutnya, meskipun dengan anggaran sedikit, tetap semangat menjalankan program pemerintah.

    “Bangga dengan program-program kementerian transmigrasi yang saat ini memang sudah minim perhatian. Paradigma baru transmigrasi perlu diapresiasi dan kami DPR pasti mendukung program pemerintah dalam mengembangkan transmigrasi,” pungkasnya.

  • Optimis dengan Paradigma Baru Transmigrasi, Raffi Ahmad Ajak Gen Z Ikut Berpartisipasi

    Optimis dengan Paradigma Baru Transmigrasi, Raffi Ahmad Ajak Gen Z Ikut Berpartisipasi

    JAKARTA, theopini.idUtusan Khusus Presiden RI bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad optimis program transmigrasi akan bisa menjadi sarana bagi Gen Z, untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkualitas.

    “Memang generasi muda harus tahu, transmigrasi bukan lagi tempat tertinggal. Justru ini mau disosialisasikan oleh pak Menteri, bahwa sudah berkembang pesat,” kata Raffi, usai bersilaturahmi dengan Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman di Jakarta Timur, Rabu, 4 Desember 2024.

    Menteri Iftitah menjelaskan ke depan, program-program transmigrasi bersifat tematik, sesuai dengan potensi kawasan transmigrasi masing-masing.

    Baca Juga: Pemda Parimo Dorong Kawasan Transmigrasi Moian Jadi Sentra Perikanan

    “Negara kita kan luas sekali. Nah dua pertiga itu lautan, dengan kekayaan yang luar biasa. Nantinya akan kita bikin transmigrasi maritim. Jadi nanti tidak ada lagi mindset transmigrasi itu pertanian, tapi bisa juga perikanan. Bisa juga nanti kita buat kampung nelayan,” kata dia.

    Ia menebut, revitalisasi kawasan transmigrasi juga menjadi perhatian. Di mana, pada prinsipnya Kementerian Transmigrasi sebagai perintis pembangunan daerah-daerah yang belum tersentuh.

    “Yang sudah ada (existing), akan kita revitalisasi. Fokus utama kita adalah meningkatkan kesejahteraan kawasan-kawasan transmigrasi,” pungkasnya.

  • Mentrans Tegaskan Pejabat Baru untuk Produktif Cari Solusi

    Mentrans Tegaskan Pejabat Baru untuk Produktif Cari Solusi

    JAKARTA, theopini.idPara pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) harus memiliki cara berfikir dan mental kerja yang tangguh, serta tidak mudah mengeluh.

    “Jangan mengeluh, dan jangan mudah menyalahkan orang lain, tapi harus selalu produktif mencari solusi atas setiap persoalan,” tandas Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman saat melantik para pejabat Eselon I Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Jum’at, 29 November 2024.

    Ia juga menekankan agar para pimpinan tinggi Madya ini, sanggup mengkonsolidasikan pegawai di bawah unit kerja masing-masing.

    Baca Juga: Kemnaker Luncurkan Permenaker 5/2024 Tentang SIPK

    “Bangun sinergi dan kolaborasi serta patuhi aturan dan hukum yang berlaku. Lakukan inovasi dalam setiap pelaksanaan tugas, dan jangan monoton. Terus cari dan kembangkan ide-ide baru,” kata Menteri Transmigrasi.

    Pelantikan ini, merupakan bagian dari rangkaian pengembangan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Transmigrasi, setelah dihidupkan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Iftitah melantik empat pejabat eselon I, yaitu Danton Ginting Munthe sebagai Sekretaris Jenderal, Yusep Fitria sebagai Inspektur Jenderal, Velix Wanggai sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Harlina Sulistyorini sebagai Staf Ahli bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup.