Kendala Pertanian Dikhawatirkan Pengaruhi Produktifitas Padi di Parimo

PARIMO, theopini.id – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah khawatir kendala pertanian, seperti pembatasan pupuk hingga kerusakan Sarana dan Prasarana, mempengaruhi hasil produktifitas padi di wilayah setempat.

“Saat ini, memang tidak bisa dikatakan kalau Kabupaten Parimo, tidak lagi surplus. Sebab, masih banyak pemasok beras dari luar daerah seperti Palu, dan Manado datang membeli beras ke Parimo,” ungkap Anggota DPRD Parimo, H. Suardi saat ditemui di Parigi, Jumat 24 Desember 2021.

Dia mengatakan, dari amatannya saat ini petani sangat kesulitan mengelola sawahnya, akibat kebijakan pembatasan pembatasan pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat.

Kemungkinan kata dia, alasan itu yang mengakibatkan banyak lahan di beberapa wilayah Parimo dialih fungsikan petani dari tanaman padi ke jagung, hingga nilam.

“Kalau sebelumnya petani bisa gunakan 200 kilogram pupuk, sekarang berkurang. Memang bisa menunggu pupuk lain, namun biaya menjadi pertimbangan para petani,” kata dia.

Dia menyebut, petani memilih mengalihfungsi tanaman jagung dan nilam, karena tidak membutuhkan perawatan dengan biaya besar, seperti pupuk untuk padi. Sehingga, kondisi tersebut berdampak pada hasil produksi padi sebagai tanaman unggulan Kabupaten Parimo.

Selain itu kata dia, sarana dan prasarana pendukung lainnya juga harus menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, banyak ditemui irigasi, yang tidak lagi berfungsi mengaliri air hingga ke persawahan.

Kewenangan pembiayaan perawatan irigasi tersebut, juga menjadi salah satu kendala. Misalnya, daerah irigasi di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan dan Sausu Kecamatan Sausu.

“Selama pandemi Covid-19 hampir tidak ada lagi biaya operasional dan perawatan, karena irigasi itu menjadi kewenangan APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Ketika ada kerusakan, daerah tidak mampu menanganinya,” ujarnya.

Kondisi tersebut, pada akhirnya membuat jaminan pelayanan terhadap pertanian di Kabupaten Parimo, terkendala. Harusnya, solusi permasalahan kewenangan ini harus segera diatasi oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Di irigasi Dolago kemarin, saya bersama masyarakat melakukan pengerukan sendiri, karena kalau tidak diatasi jadwal tanam akan tertunda,” pungkasnya.

Dia menyarankan, salah satu langkah cepat yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan tidak melakukan penundaan pada kegiatan tanam. Semestinya setelah panen dilakukan, jadwal tanam padi harus segera dibuat. Sehingga, produktifitas padi di Parimo tetap dalam kondisi suplus.

Laporan : Novita Ramadhan

banner 1280x250

Komentar