PALU, theopini.id – Komnas HAM RI meminta Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, untuk memberikan dukungan kesejahtaraan kepada korban pelanggaran HAM di wilayah setempat.
“Dukungan kesejahtaraan itu dapat berupa jaminan kesehatan, bantuan usaha dan rumah layak huni bagi korban pelanggaran HAM,” ungkap Wakil Ketua Komnas HAM RI, Amiruddin, di Palu, Selasa, 12 Juli 2022.
Baca Juga : Komnas HAM Dorong Penegakan Hukum Terhadap Polisi Penembak Erfaldi
Hal itu disampaikan Amiruddin, saat bertemu Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura di ruang kerjanya, Selasa.
Menurut dia, tujuan kunjungannya ke Sulawesi Tengah, merupakan bentuk apresiasi pihaknya kepada Gubernur yang telah ke dua kalinya berkunjung ke kantor Komnas HAM di Jakarta, untuk memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.
Selain itu, pihaknya akan melakukan validasi data 140 korban pelanggaran HAM berat di Sulawesi Tengah, yang akan menerima bantuan.
Dia mengatakan, isu HAM saat ini mendapat perhatian serius dari sejumlah kalangan. Sehingga, perlu jalan keluar yang baik, utamanya pada persoalan pertanahan dan pelayanan.
“Perlu adanya solusi dan transparansi penyelesaian persoalan itu,” kata dia.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Komnas HAM RI yang memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat di Sulawesi Tengah.
Dia berjanji kana meminta dukungan kepala daerah di Sulawesi Tengah, untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada korban pelanggaran HAM.
“Bupati dapat mengalokasikan dana Rp 200.000.000 setiap tahun untuk BPJS Ketenaga Kerjaan bagi tenaga kerja Restan, tujuannya untuk memberikan klaim Asuransi bika terjadi sesuai kepada yang bersangkutan,” kata dia.
Dalam satu tahun kepemimpinannya, kata dia, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen, melalui kerja sama penyaluran KUR kepada masyarakat lewat Bank BRI.
Baca Juga : JATAM Dukung Petisi Masyarakat Kasimbar, Tolak Izin PT Trio Kencana
Bahkan, sesuai sesuai visi dan misinya, telah diberikan bantuan kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 1000.000 setiap kepala keluarga, saat menjelang hari raya Idul Adha, dengan total anggaran sebesar Rp 29 miliar.
“Saat ini, kondisi fiskal daerah belum baik, meskipun sudah naik 6 persen, dari kondisi fiskal sebelumnya. Tetapi belum memberikan pengaruh, karena angka kemiskinan masih tinggi,” pungkasnya.
