PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah, di Palu, Rabu, 9 November 2022.
“Saya berharap kiranya seluruh peserta, mulai dari Wakil Bupati dan Wakil Walikota dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik, agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan sejalan antara provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs Ma’mun Amir, dalam sambutannya.
Baca Juga : Wabup Parimo: Penanggulangan Kemiskinan Tidak Hanya Menjadi Wacana
Dia mengatakan, telah terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022, tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Inpres tersebut, mengamanatkan penghapusan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau setara 10,86 juta jiwa, menjadi nol persen di 2024.
Ditambah lagi, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Nomor 25 tahun 2022 tentang kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 2022-2024.
“Keputusan Menko PMK menetapkan 212 kabupaten/kota sebagai daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 2022, dan 302 kabupaten/kota sebagai perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 2023-2024,” ungkapnya.
Dia menyebuu, terdapat tujuh kabupaten yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 di Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali Utara.
Sementara, enam kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu menjadi terget perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2023-2024.
“Hal ini tentu jadi PR bagi kita semua. Terlebih lagi, saat ini kita berada di penghujung 2022, yang menandakan tinggal tersisa waktu kurang dari dua tahun untuk mewujudkan capaian target angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di 2024,” pungkasnya.
Baca Juga : Beras Komoditas Makanan yang Pengaruhi Kemiskinan di Gorontalo
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Irwan, M.Si mengatakan, tujuan Rakor TPKD se-Sulawesi Tengah untuk mensinkronkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan provinsi hingga kabupaten/kota.
Dia menyebut, kegiatan tersebut dihadiri seluruh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Untuk mensinkronkan program kegiatan dan sub kegiatan melalui tagging fokus belanja antar perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi, dan mensingkronkan program dan sub kegiatan melalui tagging fokus belanja antara perangkat daerah lingkup perintah provinsi dengan perangkat daerah,” jelasnya.
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan
