POSO, theopini.id – Tim Kerja Penyakit Tular Vektor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD), di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu, 9 November 2022.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana kegiatan, khususnya dari jajaran Kemenkes RI, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Poso yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam memberantas wabah demam berdarah,” ungkap Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Mahmudin Jamal M. M, saat membacakan sambutan Bupati Poso, Rabu.
Baca Juga : Kemenkes Klaim Kasus Baru dan Kematian GGAPA Turun
Menurutnya, Monev gerakan satu rumah satu jumantik merupakan salah satu cara melibatkan masyarakat dalam pengendalian penyakit DBD, termasuk semua instansi dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dia menjelaskan, DBD merupakan salah satu penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian, dan menyerang semua umur.
“Penyakit Ini ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti yang juga sebagai vektor penyakit Chikungunya (penyakit menyerupai kelumpuhan), akan tetapi penyakit Chikungunya tidak mengakibatkan kematian,” jelasnya.
Penyebab tingginya kasus DBD, kata dia, adalah sistem pengelolaan limbah, dan penyediaan air bersih yang tidak memadai, berkembangnya penyebaran dan kepadatan nyamuk.
Kemudian, kurangnya sistem pengamatan nyamuk yang efektif, meningkatnya pergerakan dan penyebaran virus dengue, perkembangan hiperendemisitas, serta melemahnya infrastruktur kesehatan masyarakat.
“Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan tiga Menguras, Menutup dan Mengubur (3M) yang tidak berkesinambungan serta dukungan lintas sektoral yang belum mendukung,” ungkapnya.
Langkah strategis untuk efektifnya gerakan satu rumah satu jumantik di Poso, yakni pertama berusaha mencapai Angka Bebas Jentik (ABJ) di atas 95 persen untuk menjamin tidak adanya penularan penyakit DBD.
Kedua, pembinaan dilakukan oleh Puskesmas sesuai dengan lokasi OPD, terutama dalam pelaporan PSN gerakan satu rumah satu jumantik.
Ketiga, Puskesmas yang belum melakukan sosialisasi gerakan satu rumah satu jumantik agar melakukan sosialisasi dengan pendanaan dari Puskesmas.
“Keempat, perlu penguatan dengan surat edaran untuk keberlangsungan program dan penguatan tugas dan tanggung jawab Jumantik OPD,” ujarnya.
Baca Juga : Fasilitas Umum di RSUD Anuntaloko Parigi Segera Dibenahi
Dia berharap, hasil Monev yang telah dilaksanakan dibeberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Poso dapat menghasilkan formulasi yang tepat. Sehingga, penanganan DBD bisa tuntas di Kabupaten Poso.
“Saya berharap agar para peserta mengikuti secara seksama pamaparan materi dari narasumber,” pungkasnya.
Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulawesi Tengah
