PARIMO, theopini.id – Pansus yang dibentuk DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah dijadwalkan akan mengundang Bappelitbangda, untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas upaya penanggulangan kemiskinan.
“Pansus mengawali pembahasan dengan mengundang Kepala Bappelitbangda, sebagai liding sektor yang menyusun segala perencanaan pembangunan di Kabupaten Parimo,” ungkap Sekretaris Pansus, Mohamad Fadli, di Parigi, Selasa, 31 Januari 2023.
Baca Juga : Rampungkan Pembahasan, Pansus LHP-BPK Rapat Final Cek
Menurutnya, secara detail Pansus belum mengetahui apa yang menjadi temuan dalam LHP-BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah tersebut.
Namun, yang menjadi catatan dalam LPH-BPK tersebut, yakni kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada 2021 dan triwulan pertama hingga triwukan ketiga di 2022.
“Sehingga untuk menjadi sasaran pokok, pembahasan bersama pemerintah daerah, melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani penanggulangan kemiskinan masih menunggu draf dari sekretariat DPRD,” jelasnya.
Nantinya, kata dia, Pansus juga akan melihat pokok permasalahan dalam LHP atas upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.
Sebab kabaranya, BPK RI hanya memberikan LHP kinerja atas penanggulangan kemiskinan itu, kepada tiga daerah di Sulawesi Tengah.
Baca Juga : Ini Penjelasan Inspektorat Daerah Soal Temuan Berulang pada LHP-BPK
“Kalau memang BPK hanya memberikan LHP itu ketiga daerah, kita akan membahas dulu, apa pokok permasalahannya, dan apakah perlu melakukan konsultasi atau koordinasi ke kabupaten yang tidak menerima LHP yang sama,” tukasnya.
Dia berharap, berbagai catatan yang direkomendasikan dari hasil pembahasan LHP-BPK, dapat menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah daerah, untuk perbaikan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parimo.
