JAKARTA, theopini.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar melakukan upaya konkret dalam menangani inflasi, jelang bulan Ramadan. Momentum tersebut ditengarai bakal mempengaruhi gejolak harga pangan dan komoditas masyarakat.
Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir membeberkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan Kemendagri, diketahui sebanyak 173 Pemda belum melakukan upaya konkret.
Baca Juga : 19 OPD di Sulteng Diperiksa Tim Pengendali Teknis Irjen Kemendagri
“Jumlah tersebut berdasarkan hasil Monev di 514 Pemda, baik di kabupaten/kota. Oleh karena itu, jajaran Pemda harus menyampaikan laporan harian mengenai upaya sekaligus perkembangan inflasi di daerah masing-masing kepada Kemendagri,” ujar Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Senin, 6 Maret 2023.
Menurutnya, upaya-upaya konkret perlu dilakukan meskipun inflasi dimasing-masing daerah cukup rendah, agar tidak lengah.
Dia juga meminta jajaran Pemda untuk menyisir dan memonitor keberadaan bahan pokok di daerah masing-masing.
Ketersediaan bahan pangan juga diminta agar dihitung secara cermat sesuai kebutuhan daerah. Apalagi menjelang datangnya bulan Ramadan, stok pangan menjadi hal penting yang perlu diatensi.
“Perlu kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Fitri ini merupakan perpindahan pergeseran manusia yang terbesar selain di China. Maka pergeseran dengan puluhan juta (orang) dari satu kota ke kota lain nomor dua di dunia ini, (terjadi) di tempat kita ini. Oleh sebab itu tolong dihitung betul dan dimohon data-datanya baik stok, kemudian kekurangannya,” imbuh Tomsi.
Kemendagri beserta jajaran kementerian/lembaga senantiasa berkomitmen dalam mengendalikan inflasi. Untuk melaksanakan upaya itu, daerah diminta agar dapat membantu pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data mengenai perkembangan harga dan upaya penanganan inflasi di daerah masing-masing.
Baca Juga : Kemendagri Paparkan Realisasi Serapan APBD 2022 se-Sulteng
“Sebab, dukungan data tersebut juga diminta agar dilaporkan tepat waktu. Sehingga rapat koordinasi yang akan dilaksanakan di tingkat pusat dapat juga dilaksanakan tepat waktu,” tandasnya.
Sumber: Humas Kemendagri
