JAKARTA, theopini.id – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mendukung transformasi perhutanan sosial menjadi hutan desa.
Dukungan itu, disampaikan Gus Halim, sapaan akrabnya saat menerima kunjungan Bupati Blitar, Rini Syarifah di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023.
Gus Halim menyarankan, agar Bupati Blitar segera melakukan pemetaan secara bersama-sama terhadap 90 desa yang akan melakukan transformasi perhutanan sosial. Selanjutnya diklasifikasikan mana desa yang bisa segera ditangani dengan serius.
Baca Juga: Mendes PDTT: Kunci Keberhasilan ASN adalah Loyalitas ke Pilar Negara
Paling tidak, kata dia, ada tiga kategori yang harus dibuat. Pertama, kategori produktif yang berarti segera bisa ditangani.
Kedua kategori proses, yang mana harus ada treatment khusus, dan yang ketiga adalah kategori persiapan.
“Sehingga nanti agak fokus penanganannya, yang kategori produktif apa yang harus dilakukan, kategori proses bagaimana penanganannya dan yang masih kategori persiapan apa yang harus dilakukan oleh kita semua,” ujarnya.
Selain itu, pendampingan transformasi ini butuh perjuangan dan harus dilakukan secara bersama-sama agar lebih cepat penanganannya.
“Bahwa ini butuh perjuangan. Makanya saya akan support penuh, karena saya tahu ini bukan hal yang mudah. Kita keroyok bertigalah, Kemendes PDTT, Pemprov Jatim dan Pemkab Blitar. Totalitas penanganan harus disiapkan,” tegasnya.
Dia menambahkan, paling tidak saat ini desa prioritas atau kategori produktif dulu yang harus segera digarap, sebagai pengalaman untuk menggarap desa yang lain
Apabila transformasi ini berhasil, kata Gus Halim, maka bisa dijadikan sebagai percontohan untuk desa-desa atau daerah-daerah lainnya, yang sedang atau akan melakukan hal yang sama.
“Kita garap yang prioritas dulu, jangan semua, nanti tidak tertangani. Kita bikin pengalaman dulu, bikin succes story, nah yang belum bisa tahun berikutnya. Siapa tahu malah bisa jadi percontohan untuk Jawa Timur atau untuk daerah-daerah lain,” ujarnya.
Sementara Bupati Blitar, Rini Syarifah saat pertemuan menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Blitar. Terutama terkait dengan perhutanan sosial untuk menjadi hutan desa.
Rini mengatakan, saat ini Kabupaten Blitar mendapatkan kesempatan untuk melakukan penataan 17.000 hektare perhutanan sosial yang menjadi hutan desa di 90 desa.
Menurut Rini, yang berpotensi untuk mengelola ataupun bermitra terkait dengan hutan desa ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau pun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).
Baca Juga: Mendes PDTT Ingatkan Perangkat Desa Tak Ikut Ajang Politik Praktis
Dengan dimanfaatkannya hutan desa, lanjut Bupati Blitar, akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan desa itu sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Gus Halim didampingi Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito.
