PARIMO, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggelar pembinaan dan prefrensing pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis, 7 Desember 2023.
Kegiataan yang digagas Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP2KB) Sulawesi Tengah tersebut, dilaksanakan untuk meningkatkan peran kader Bina Keluarga Balita (BKB).
Baca Juga: Pencanangan Kampung KB di Parimo Optimalkan Penguatan Institusi Keluarga
“Kegiatan ini, dalam rangka mendukung percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Parimo, untuk melakukan pemantau tumbuh kembang anak,” ungkap Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Mawardin, membacakan sambutan Pj Bupati Parimo.
Menurutnya, bina keluarga balita merupakan wadah peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu, dan anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak.
Seperti, melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral pada proses interaksi antara ibu atau anggota keluarga lainya.
“Keberadaan dan kelangsungan bina keluarga balita ini, ditentukan para kader BKB dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), saat melaksanakan aktivitas kelompok bina keluarga balita,” ujarnya.
Selain itu, Peraturan Presiden (PP) nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan Stunting terdapat lima pilar yang menjadi acuan.
Salah satunya, kata dia, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan perubahan perilaku masyarakat.
“Dengan begitu, tujuan yang diharapkan adalah menurunkan angka prevalensi Stunting, peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga dan pemenuhan asupan gizi,” imbuhnya.
Berdasarkan, data angka Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi Stunting di Indonesia sebesar 24 persen. Sedangkan, Sulawesi Tengah sebesar 29,7 persen pada 2022.
Baca Juga: Turunkan Stunting, P2KB Sulteng Gelar Pertemuan Pemberdayaan Kader-Tri Bina
SSGI prevalensi Stunting Sulawesi Tengah sebesar 28,2 persen dan Kabupaten Parimo sebesar 27,4 persen.
“Jadi target yang ingin dicapai secara nasional pada 2024 sebesar 14 persen dan Sulawesi Tengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sebesar 11 persen,” pungkasnya.
