PARIMO, theopini.id – Ratusan guru honorer yang tak lolos dalam seleksi penerimaan Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) formasi 2023, mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.
Kedatangan ratusan guru yang didampingi Ketua LSM Format, Isram Said Lolo tersebut, diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran A Tiangso, didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Sunarti, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo, Mahmud Tandju.
Baca Juga: Pemerintah Diimbau Siapkan Sistem Terintegrasi untuk Validasi Tenaga Honorer
“Kedatangan kami untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), karena merasa cemas dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tentang pengusulan formasi CPNS dan PPPK 2024, selambat-lambatnya pada 31 Januari 2024,” kata Ketua Forum Perjuangan Guru Honorer Parimo, Wardiansyah.
Atas hal itu, ia meminta Pemda Parimo membuka formasi ASN PPPK, dan CPNS, guru, serta tenaga kependidikan tahun ini, sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Kemudian, Pemda Parimo diharapkan dapat mengangkat seluruh guru honorer yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selain itu, memprioritaskan pelamar guru dengan kode P, lulus tanpa tes. Sebab, nilai yang diperoleh memenuhi ambang batas, sesuai hasil CAT BKN pada seleksi 2023.
“Kami juga meminta Disdikbud, menempatkan peserta lulus menjadi ASN PPPK 2023, kembali bertugas di sekolah induknya, agar tidak menggeser posisi guru honorer yang belum berkesempatan mendapatkan formasi pada seleksi CAT BKN,” tukasnya.
Selain itu, memisahkan formasi guru kelas Sekolah Dasar (SD) dengan Taman Kanak-kanak (TK), menambah kuota untuk seluruh bidang studi, membuka ruang bagi guru THK-2 yang berpendidikan terakhir Diploma II, dan SMA dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun.
“Kami harapakan dibuka formasi guru TK serta memberi peluang guru TK swasta dapat menjadi ASN PPPK,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran A Tiangso menginstruksikan Disdikbud Parimo segera mendata seluruh persoalan tenaga honorer, untuk disampaikan ke pimpanan dan dilaporkan ke KemenPAN-RB.
Berdasarkan informasi, kata dia, dalam seleksi PPPK hanya memberikan kesempatan bagi tenaga guru TK negeri saja.
Dalam berbagai kesempatan, kata dia, pihaknya telah menyampaikan ke Pemerintah Pusat untuk tidak menyamakan tenaga guru TK swasta di daerah dengan Pulau Jawa yang menjadi rujukan nasional.
Mengingat, guru TK swasta di daerah lebih cenderung perihatin dengan anak-anak di daerah, sehingga membuka satuan pendidikan.
“Terkait guru TK swasta, saya sampaikan yang seharusnya disampaikan. Supaya tidak ada saling janji,” tukasnya.
Bahkan, pihaknya telah menyampaikan ke KemenPAN-RB agar tidak menentukan formasi hingga ke tingkat sekolah.
Persoalan seperti ini, menurutnya tidak akan berhenti, bila Pemerintah dengan lembaga pendidikan lainnya tak bersinergi.
“Contoh, ketika kita mengangkat 2.000 pegawai ASN, maka idealnya jumlah kebutuhan guru selesai. Persoalannya, tiap tahun ada kelulusan-kelulusan sarjana pendidikan, yang harus mengajar di sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LSM Format, Isram Said Lolo mengatakan, kedatangannya mendampingi guru honorer bukan karena kepentingan tertentu.
Baca Juga: Penjelasan Sekda Parimo Soal Nasib Tenaga Honorer
Melainkan, membantu memfasilitasi guru honorer untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemda Parimo, dengan harapan mendapatkan kejelasan atas nasib mereka.
“Apa yang disampaikan para guru berangkat dari nurani. Sehingga, Pemda Parimo diharapkan dapat menyikapinya dengan baik,” pungkasnya.
