JAKARTA, theopini.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pergeseran geopolitik global bisa menjadi peluang bagi Indonesia, untuk mendorong industrialisasi yang inklusif.
Ia menjelaskan, pandangan global terhadap kebijakan industri telah berubah. Bahkan, industrialisasi kini menjadi salah satu topik utama dalam berbagai forum internasional, seperti APEC dan G20.
Baca Juga: DPR Sahkan UU APBN 2025, Menkeu: Pendapatan Rp3.000 Triliun
“Sekarang, praktik global sendiri telah mengadopsi kebijakan industri,” ujar Menkeu, dalam gelaran Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-13 yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Senin, 2 Desember 2024.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya memastikan industrialisasi bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Untuk itu, Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya menggabungkan kebijakan industry, dengan strategi demografi yang kuat.
“Kita perlu memastikan bahwa semua orang dapat merasakan manfaat dari industrialisasi. Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral strategis, tetapi juga perlu diperluas ke produk pertanian seperti CPO (crude palm oil), kakao, dan kopi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang kuat, untuk mendukung industrialisasi dan menarik investasi.
“Kita perlu mendorong pertumbuhan yang didorong oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap, industrialisasi di Indonesia tidak hanya didominasi oleh hilirisasi mineral strategis, tetapi juga mencakup 25 komoditas yang disebutkan oleh Presiden Prabowo.
Baca Juga: Menkeu Ungkap Relevansi Nilai-nilai Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara
“Setiap komoditas tersebut memerlukan kebijakan lengkap, mulai dari hulu hingga hilir,” ungkapnya.
Dengan memanfaatkan peluang yang ada, kata dia, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung industrialisasi melalui kebijakan fiskal yang tepat.
