PALU, theopini.id – Wakil Gubernur (Wagub) dr Reny A Lamadjido menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, di Palu, Jum’at sore, 11 April 2025.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nurson Wahid memaparkan optimalisasi tata kelola agraria ke jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota se- Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Dukung Program 100 Hari Kerja Menteri ATR/BPN
Di antaranya, tentang integrasi data pertanahan mulai dari Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nilai Objek Pajak (NOP) hingga batas wilayah administratif sebagai landasan modernisasi tata kelola agraria.
Ia juga mendorong pemerintah daerah lebih proaktif, dalam pelaksanaan Reforma Agraria (RA). Terutama, peran gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) provinsi dan bupati/walikota sebagai Ketua GTRA kabupaten/kota.
Layanan pertanahan, kata dia, telah berkontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Tengah sepanjang 2024, lewat penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp128 Miliar.
Menteri juga mengapresiasi 2 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, yang telah memberikan pembebasan atau keringanan BPHTB, untuk mendukung pendaftaran tanah, yakni Morowali Utara dan Kota Palu.
“Dengan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tanah dan tata ruang,” tegasnya.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Percepatan LP2B untuk Kurangi Jumlah Alih Fungsi Lahan
Senada, Wagub Reny Lamadjido berharap, kunjungan Menteri Nusron Wahid dapat menjadi aksi nyata yang terharmonisasi dengan sembilan program prioritas pembangunan Sulawesi Tengah.
“Kami sangat menyambut baik, dan semoga perhatian dari pemerintah pusat ini dapat memastikan pemenuhan hak-hak tanah bagi masyarakat,” pungkasnya.
