PARIMO, theopini.id – Saluran irigasi utama yang mengairi lahan pertanian di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengalami kerusakan sejak pertengahan 2024.
Akibatnya, ratusan hektare sawah tak lagi bisa digarap dan ratusan petani kehilangan sumber penghidupan.
“Kerusakan terjadi sejak Mei 2024 saat banjir besar menghantam pintu air utama. Salurannya tersumbat, distribusi air terhenti total, dan irigasi tidak bisa difungsikan kembali,” kata penjaga pintu irigasi Tombi, Benyamin, di rumah dinasnya, Rabu, 23 Juli 2025.
Baca Juga: Air Irigasi di Bolano Lambunu Tercemar, Diduga Akibat Tambang Emas Ilegal
Ia menjelaskan, sistem irigasi Tombi sebelumnya menjadi sumber pengairan utama bagi sekitar 745 hektare lahan sawah yang tersebar di lima desa, yakni Tombi, Sidole, Sidole Barat, Paranggi, dan Ampibabo. Namun sejak pintu air jebol, aliran air ke seluruh jaringan irigasi terputus total.
Ia juga mengungkapkan, penurunan debit Sungai Tombi memperparah kondisi. Hal itu diduga kuat disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hulu.
Pelaku tambang disebut, memalangi aliran sungai demi kepentingan penambangan, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat di hilir.
“Kalau dibiarkan, air yang nanti mengalir ke sawah bisa tercemar merkuri dan raksa dari tambang. Ini bukan cuma soal air tidak ada, tapi juga soal pencemaran jangka panjang,” ujarnya.
Kerusakan ini, berdampak langsung pada petani setempat, termasuk Zainal Abidin, anggota Kelompok Tani Sungulara di Desa Tombi. Ia mengaku, tak lagi bisa menggarap lahan sawahnya seluas tiga hektare karena tidak ada pasokan air.
“Sawah kami kering dan retak. Sudah lebih dari setahun kami tidak bisa tanam padi. Padahal biasanya satu hektare bisa menghasilkan dua ton beras,” ujarnya.
Ia menyebut, total lahan kelompok tani mereka mencapai 80 hektare. Dengan tidak adanya pengairan, potensi kehilangan produksi mencapai 160 ton beras per musim tanam.
Beberapa petani mencoba beralih menanam tanaman kering seperti nilam dan jagung, namun banyak pula yang memilih merantau karena tidak lagi dapat menggantungkan hidup dari bertani.
“Kami sudah lapor ke pemerintah desa dan ke dinas, tapi belum ada tanggapan. Katanya waktu itu tunggu pelantikan presiden dulu. Tapi sekarang juga belum ada kabarnya,” keluh Zainal.
Laporan terkait kerusakan ini telah disampaikan ke Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPRP Kabupaten Parimo. Namun hingga kini, belum ada langkah perbaikan yang terealisasi.
Warga berharap ada penanganan serius, termasuk terhadap aktivitas tambang ilegal yang memperparah kerusakan dan mengancam ekosistem pertanian.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Parimo, Aristo, mengatakan bahwa persoalan irigasi induk merupakan kewenangan Dinas PUPRP setempat, sehingga tidak bisa ditangani langsung oleh instansinya.
“Kami belum lakukan langkah koordinasi dengan Dinas PUPRP Parimo, karena informasi ini juga baru saya dengar. Itu masih menjadi kewenangan mereka,” ujarnya.
Meski begitu, ia menyatakan pihaknya akan melakukan peninjauan ke Kecamatan Ampibabo untuk kemudian menyampaikan laporan ke Dinas PUPRP.
Baca Juga: Dinas PUPRP Parimo Usulkan Rehabilitasi Irigasi ke Pemerintah Pusat
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Parimo, Dadang Priatnajaya, mengaku telah menerima laporan dari petani terkait kerusakan irigasi Tombi.
Bahkan, menurut dia, pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke pimpinan daerah dan melakukan koordinasi dengan Bidang SDA Dinas PUPRP Parimo.
“Saya sudah tanya sama Pak Zubaid, Pak Kabid. Perencanaannya sudah jadi, tapi terkendala efisensi anggaran. Jadi untuk fisik kemungkinan tahun depan. Kami berharap perbaikannya bisa terealisasi tahun depan agar petani bisa kembali menanam padi,” jelasnya.
Baca berita lainnya di Google News
