PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menegaskan perlunya solusi bersama agar kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) online, khususnya fitur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, dapat berjalan tanpa merugikan aparatur sipil negara (ASN) maupun menghambat kinerja perbankan lain.
“Semua pihak harus mencari jalan tengah, sehingga ASN tidak dirugikan dan perbankan tetap bisa beroperasi dengan baik,” ujarnya saat menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) Sulawesi Tengah bersama perwakilan perbankan lainnya di ruang kerjanya, Senin, 11 Agustus 2025.
Baca Juga: 11 Pegawai KPK Terbukti Langgar Etik, Berikut Sederet Kasusnya
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto menjelaskan, penerapan SIPD dan SP2D online merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan sistem tersebut.
Namun, ia mengungkapkan, adanya kendala dalam pemotongan kredit ASN, khususnya untuk cicilan di lembaga keuangan selain Bank Sulteng.
“Menu SP2D online saat ini belum menyediakan fitur untuk memotong gaji ASN guna pembayaran cicilan kredit di luar Bank Sulteng,” kata Rudi.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan, SP2D online merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan seluruh bank pembangunan daerah (BPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan gaji ASN.
Namun ia mengakui, penyesuaian perlu dilakukan agar sistem ini tidak menghambat kerja sama dengan perbankan lain.
“Penggunaan SP2D online harus tetap sesuai ketentuan, tetapi juga tidak boleh mengorbankan kepentingan perbankan lain,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Parimo Pertanyakan Gaji Aparatur Desa yang Belum Terbayar
Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie menambahkan, SP2D online memang merupakan produk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang saat ini belum mengakomodasi potongan gaji untuk angsuran di bank lain.
“Meski demikian, Bank Sulteng siap membantu mencari solusi. Kami meminta lembaga keuangan dan bank-bank di Sulteng mengirim daftar kredit ASN, sehingga mekanisme pembayaran angsuran dapat diatur secara terkoordinasi,” jelasnya.
Baca berita lainnya di Google News
