PARIMO, theopini.id – Krisis kepercayaan warga Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah terhadap Kepala Desa (Kades) Susanto kian memuncak.
Warga kembali melakukan penyegelan kantor desa pada Senin, 25 Agustus 2025, sebagai bentuk protes atas kepemimpinan yang dinilai gagal.
Baca Juga: Pendukung Pasangan Isram-Nasar Ancam Segel Kantor PPK dan PPS di Parimo
“Aksi penyegelan ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Kepala Desa, Susanto, yang dinilai tidak mampu mengelola desa dengan baik,” kata Ma’ruf, perwakilan massa aksi.
Menurut dia, sekitar 40 warga memasang palang di pintu kantor desa. Tindakan itu, dilakukan karena berbagai masalah yang terjadi, mulai dari pelayanan yang buruk, dugaan ketidaktransparanan Dana Desa, hingga jarangnya kepala desa hadir di kantor.
“Sudah cukup kami menunggu. Kepala Desa harus bertanggung jawab atas pelayanan yang buruk kepada masyarakat, terutama dalam pengelolaan Dana Desa,” tegasnya.
Ma’ruf menambahkan, aksi serupa sudah beberapa kali dilakukan oleh warga Bambalemo karena merasa kecewa dengan kepemimpinan Susanto.
Kali ini, mereka menuntut agar kepala desa segera mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan amanah.
Warga menilai, pengelolaan Dana Desa 2023–2024 tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Selain itu, ketidakhadiran kepala desa dalam beberapa bulan terakhir semakin memperburuk ketidakpercayaan masyarakat.
“Aksi penyegelan akan terus dilakukan hingga Kepala Desa memenuhi tuntutan warga. Kami tidak akan membuka segel kantor desa sebelum Kades bertindak sesuai dengan harapan kami,” ujar Ma’ruf.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Parimo, Minhar mengatakan pihaknya sudah berupaya memediasi.
Baca Juga: Dipicu LPPD Mantan Kades, Warga Bambalemo Segel Kantor Desa
“Sudah dua kali kami mengundang Kades Bambalemo untuk hadir dan menyelesaikan persoalan ini. Dia sempat berjanji untuk memenuhi semua tuntutan warga, tapi kenyataannya tidak ada perubahan,” jelasnya.
Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini, dan memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan serta kepemimpinan desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
