PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menempatkan peningkatan kapasitas aparatur pajak sebagai strategi utama memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parimo menegaskan, profesionalitas dan integritas petugas lapangan, menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Baca Juga: Wamendagri: Optimalisasi Aset Jadi Kunci Kemandirian Fiskal Daerah
Langkah itu, diwujudkan melalui kegiatan Diskusi Notesa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (NAPAREDA), Jum’at, 31 Oktober 2025, yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bapenda Parimo.
“Pemungutan pajak bukan hanya soal administrasi, tetapi tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kemandirian fiskal daerah,” ujar Kepala Bapenda Parimo, Mohammad Yasir.
Ia menegaskan, setiap aparatur pajak wajib memahami tahapan penelitian lapangan, teknik pemeriksaan, serta regulasi yang berlaku agar setiap proses pemungutan berjalan transparan dan adil.
“Kita ingin aparatur yang turun ke lapangan siap secara pengetahuan dan etika. Ini bukan soal mengejar target, tapi menjaga kepercayaan masyarakat agar patuh dan percaya pada sistem pajak daerah,” jelasnya.
Melalui forum NAPAREDA, peserta juga diajak mendalami berbagai kasus dan kendala yang sering muncul di lapangan, termasuk cara menghadapi wajib pajak dengan pendekatan persuasif tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Menurut Yasir, integritas menjadi nilai utama yang harus dijaga setiap aparatur. “Kalau aparatur kita bekerja dengan benar dan paham aturan, masyarakat akan menilai bahwa pajak mereka dikelola secara bertanggung jawab. Dari situ kepercayaan publik tumbuh,” tambahnya.
Ia menyebut, Bapenda Parimo tidak hanya mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membangun sistem pemungutan berbasis profesionalisme dan data lapangan yang akurat.
Baca Juga: Parimo Perkuat Kemandirian Fiskal Lewat Sinergi Pajak Pusat dan Daerah
“Bapenda ingin setiap petugas pajak menjadi problem solver di lapangan, bukan sekadar pelaksana administratif. Itu bagian dari reformasi pelayanan publik di sektor pendapatan,” tegas Yasir.
Melalui upaya ini, Bapenda Parimo berharap penguatan kapasitas SDM di sektor pajak daerah dapat memperkokoh fondasi tata kelola yang modern, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Baca berita lainnya di Google News
