JAKARTA, theopini.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), menegaskan komitmen memperkuat intervensi gizi dan layanan kesehatan keluarga di tingkat desa, setelah menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp5,6 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Dana tersebut, diberikan sebagai apresiasi atas capaian signifikan Sulawesi Tengah, dalam menurunkan angka stunting pada tahun 2025.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr Reny A Lamadjido menerima langsung penghargaan tersebut, dalam kegiatan Rakornas dan Rakortek Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Auditorium J. Leimena, Kementerian Kesehatan RI, Rabu, 12 November 2025.
Baca Juga: Forum Genre dan Ayah-Bunda Genre Jadi Garda Terdepan Cegah Stunting di Parimo
Ia menegaskan, dana itu akan diarahkan untuk memperkuat penanganan Stunting hingga level keluarga, dan posyandu sebagai garda terdepan.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kerja keras semua pihak di Sulawesi Tengah telah membuahkan hasil nyata. Namun perjuangan kita belum selesai. Kita harus memastikan anak-anak Sulawesi Tengah tumbuh sehat, kuat, dan cerdas agar siap bersaing di masa depan,” ujar dr. Reny.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi lintas sektor, mulai dari jajaran tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga dukungan aktif masyarakat desa.
“Komitmen Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur H. Anwar Hafid, akan terus diarahkan untuk memperkuat intervensi gizi, edukasi kesehatan keluarga, serta sinergi hingga pelosok desa,” tambahnya.
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting”, pemerintah pusat memberikan total alokasi DIF sebesar Rp300 miliar kepada daerah berprestasi.
Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi penerima berdasarkan KMK Nomor 330 Tahun 2025, berkat penurunan prevalensi Stunting di kabupaten/kota secara konsisten.
Pemerintah pusat melalui Sekretariat Wakil Presiden RI menargetkan penurunan Stunting nasional hingga 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045, sesuai RPJMN 2025–2029 dan RPJP 2025–2045. Capaian Sulawesi Tengah disebut berkontribusi pada upaya nasional tersebut.
Wagub Reny menegaskan, dana yang diterima membawa tanggung jawab untuk memperkuat program intervensi yang langsung menyentuh rumah tangga berisiko Stunting.
Baca Juga: Gerakan bersama wujudkan Sigi Zero Stunting dimulai dari Pewunu
“Kami akan terus bekerja dengan hati, memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang layak. Karena sehatnya anak hari ini adalah cerminan kuatnya masa depan daerah,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Bappeda, Dinas Kesehatan, dan kader posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak lapangan.
“Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Tanpa dedikasi mereka, capaian ini tidak akan terwujud,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
