PALU, theopini.id — Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido menegaskan, pentingnya penguatan perlindungan masyarakat dari praktik keuangan tidak sehat.
“Kita ingin hadir sebagai pelindung, bukan pemberat,” tegas Wagub Reny, saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu, Selasa, 18 November 2025.
Baca Juga: TPAKD Didorong Jadi Motor Transformasi Ekonomi Daerah
Ia mengingatkan lembaga keuangan, agar tidak memberlakukan bunga tinggi yang justru mendorong masyarakat kecil terjebak kredit bermasalah dan rentenir.
Wagub Reny juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perbankan, memperkuat pengawasan terhadap layanan keuangan digital dan aktif memberikan edukasi untuk mencegah masyarakat masuk dalam jeratan pinjaman online ilegal.
“Pengendalian kredit bermasalah harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh praktik pinjol ilegal,” ujarnya.
Selain aspek perlindungan, ia menekankan, inklusi keuangan harus dibangun sejak usia dini melalui pembukaan rekening pelajar di tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan syarat lebih sederhana dan terjangkau.
“Menabung harus dibiasakan sejak kecil. Jangan dipersulit administrasinya,” katanya.
Ia juga menyoroti, keberhasilan inklusi keuangan berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Semangat BERANI Nambaso, disebutnya harus diimplementasikan dalam bentuk inovasi layanan dan perluasan akses keuangan.
“Kita harus berani keluar dari cara-cara konvensional. Inovasi dan kolaborasi adalah kunci,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Gelar Rapat Pleno TPAKD 2022
Wagub Reny memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya perluasan akses keuangan di Sulawesi Tengah, dan berharap target inklusi keuangan berkelanjutan dapat tercapai pada 2026.
“Setiap langkah yang kita lakukan adalah fondasi untuk memperkuat ekonomi daerah. Mari kita bangun ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar