PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Stunting.
Sehingga, penyusunan Rencana Kerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (RP3S) 2026 menjadi momentum memperkuat kembali kerja bersama.
Baca Juga: Percepatan Penurunan Stunting di Sigi Fokus pada Akurasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektor
“Kegiatan dan subkegiatan pada 2026, untuk 17 perangkat daerah pengampu Stunting disusun berdasarkan hasil analisis situasi stunting yang diinput kecamatan, puskesmas, dan penyuluh KB melalui aplikasi E-Monev Bangda Stunting,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Parimo, H Abdul Sahid, dalam lokakarya penyusunan RP3S di Aula Bappelitbangda Parimo, Rabu, 10 Desember 2025.
Ia menegaskan, salah satu hambatan terbesar dalam percepatan penurunan Stunting, adalah belum optimalnya sinergi antarperangkat daerah, terutama dalam memastikan intervensi sensitif dan spesifik berjalan beriringan.
Percepatan penurunan Stunting, menurutnya, tidak akan efektif tanpa kolaborasi melalui pendekatan pentahelix.
“Semua unsur harus melakukan konvergensi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tambahnya.
Wabup Sahid berharap penyusunan RP3S tidak berhenti pada dokumen, tetapi menjadi panduan konkret yang memaksa perangkat daerah bekerja lebih terintegrasi, dan konsisten dengan target penurunan Stunting yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026.
Baca Juga: Program MBG Jadi Kunci Penurunan Stunting dan Wujudkan Generasi Emas 2045
Lokakarya ini, menjadi upaya Pemda Parimo memastikan tata kelola penanganan Stunting lebih terarah, sistematis, dan terutama saling terhubung antarinstansi.
Sehingga, intervensi yang dilakukan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Baca berita lainnya di Google News
