PARIMO, theopini.id – Upaya mendorong digitalisasi pendidikan di wilayah terpencil Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan mendasar, yakni keterbatasan akses listrik di sejumlah sekolah.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo memastikan Program Listrik Masuk Sekolah tetap berlanjut melalui kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan PLN.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Dukung Digitalisasi Pendidikan dan Literasi Ekonomi Syariah
“Kami di daerah pada dasarnya hanya sebagai penerima manfaat dari program kerja sama antara PLN dan Kemendikdasmen,” ujar Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parimo, Ibrahim, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menjelaskan, program listrik masuk sekolah merupakan bagian dari kebijakan nasional percepatan digitalisasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam keputusan presiden.
Menurutnya, ketersediaan listrik menjadi instrumen awal yang sangat krusial sebelum sekolah dapat mengakses teknologi pendukung pembelajaran digital.
“Digitalisasi tidak mungkin berjalan tanpa listrik. Listrik ini yang nantinya mengaktifkan perangkat pendukung seperti jaringan internet, komputer, dan sarana pembelajaran berbasis digital lainnya,” katanya.
Ibrahim menambahkan, program tersebut menyasar seluruh satuan pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan selama ini belum terjangkau layanan listrik.
“Program ini memang ditujukan untuk semua sekolah, tetapi prioritasnya jelas pada daerah-daerah terpencil,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya program listrik masuk sekolah telah direalisasikan di 17 sekolah di Parigi Moutong, terdiri dari satu taman kanak-kanak (TK), 11 sekolah dasar (SD), dan lima sekolah menengah pertama (SMP).
Sementara untuk 2026, Disdikbud Parimo masih menunggu kepastian jumlah sekolah penerima program yang ditetapkan melalui hasil verifikasi data pokok pendidikan (Dapodik) oleh Kemendikdasmen.
“Jumlah sekolah yang akan menerima program tahun ini masih menunggu hasil verifikasi pusat,” jelas Ibrahim.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tekankan Transformasi Pendidikan Berbasis Digital
Meski demikian, ia menegaskan, keberlanjutan dan cakupan program sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari pihak PLN sebagai pelaksana teknis.
“Sekolah yang belum memiliki listrik wajib menginput kondisinya di Dapodik. Data itu yang kemudian dilaporkan Kemendikdasmen ke PLN untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
